Khawatir Rasisme dan Stigmatisasi, WHO Ubah Nama Monkeypox Jadi "Mpox"

Agatha Vidya Nariswari

Rabu, 30 November 2022 | 15:55 WIB
Khawatir Rasisme dan Stigmatisasi, WHO Ubah Nama Monkeypox Jadi "Mpox"
ilustrasi cacar monyet alias monkeypox. (Dok. Envato)

Suara.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengganti nama penyakit monkeypox (cacar monyet) menjadi "mpox". Alasan penggantian nama itu karena khawatir dengan rasisme dan stigmatisasi.

Dalam sebuah pernyataan, WHO menyatakan bahwa nama baru itu aku digunakan "secara bersamaan selama satu tahun". Nama lama secara bertahap akan dihapus.

Masa transisi untuk adopsi nama baru itu bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran yang disampaikan oleh para ahli mengenai kebingungan yang disebabkan oleh perubahan nama di tengah wabah global yang sedang berlangsung.

WHO mengatakan bahwa saat wabah ini meluas, kata-kata yang bernuansa rasis menyebar di dunia maya.

"Ketika wabah cacar monyet meluas awal tahun ini, bahasa bernuansa rasis dan menstigmatisasi terpantau menyebar di dunia maya, di lingkungan lain dan di beberapa komunitas," kata organisasi yang berbasis di Jenewa itu.

Penyakit cacar monyet dinamai pada 1970 ketika kasus infeksi pertama kali pada manusia terkonfirmasi.

Virus ini pertama kali ditemukan pada monyet penangkaran di Denmark pada 1958.

WHO mengusulkan nama "mpox" mengikuti pedoman yang dirilis pada 2015 untuk "meminimalkan efek negatif yang tidak perlu pada negara, ekonomi, dan masyarakat" saat menamai penyakit menular baru pada manusia.

Pedoman yang ditulis itu merekomendasikan untuk menghindari nama yang mengacu pada hewan, lokasi geografis, dan kelompok etnis, seperti "flu babi" dan "Sindrom Pernafasan Timur Tengah".

baca juga

Selain itu, WHO juga menjelaskan bahwa nama penyakit harus terdiri dari istilah deskriptif generik berdasarkan gejala yang ditimbulkan.

Mpox mulai menyebar di luar Afrika tengah dan barat, yang menjadi tempat endemiknya, pada Mei.

Hingga Sabtu (26/11), sebanyak 81.107 kasus mpox dan 55 kematian akibat penyakit itu di 110 negara dan wilayah telah dilaporkan ke WHO pada tahun ini, terutama pada pria yang berhubungan seks dengan pria.

Meskipun masih belum pasti penyebab utamanya, hewan pengerat tampaknya menjadi pembawa alami virus tersebut, kata WHO. [ANTARA]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Alasan Klinik Pintar Ekspansi ke Spesialis: Kebutuhan Dokter di Indonesia di Bawah Standar WHO

Alasan Klinik Pintar Ekspansi ke Spesialis: Kebutuhan Dokter di Indonesia di Bawah Standar WHO

Bisnis | Jum'at, 25 November 2022 | 05:23 WIB

Studi FKM UI: Waspada Kenaikan Rawat Inap Pasien dari Ekonomi Rendah Hingga 70 Persen

Studi FKM UI: Waspada Kenaikan Rawat Inap Pasien dari Ekonomi Rendah Hingga 70 Persen

Health | Kamis, 27 Oktober 2022 | 08:59 WIB

26 Oktober diperingati sebagai hari apa?

26 Oktober diperingati sebagai hari apa?

Purwokerto | Selasa, 25 Oktober 2022 | 21:25 WIB

Bolehkah Ikut Campur dalam Urusan KDRT Orang Lain? Bahaya Saksi Anak Laki-laki Bisa Jadi Pelaku di Masa Depan

Bolehkah Ikut Campur dalam Urusan KDRT Orang Lain? Bahaya Saksi Anak Laki-laki Bisa Jadi Pelaku di Masa Depan

Soreang | Sabtu, 15 Oktober 2022 | 11:44 WIB

Nyatakan Akan Segera Akhiri Status Pandemi, Legislator Dorong Pemerintah Konsultasi Pada WHO

Nyatakan Akan Segera Akhiri Status Pandemi, Legislator Dorong Pemerintah Konsultasi Pada WHO

Metro | Sabtu, 15 Oktober 2022 | 00:26 WIB

Terkini

Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah

Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah

Sumsel | Kamis, 06 Agustus 2026 | 23:29 WIB

6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten

6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten

Banten | Kamis, 06 Agustus 2026 | 23:21 WIB

Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay

Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay

Jabar | Kamis, 06 Agustus 2026 | 23:14 WIB

Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi

Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi

Banten | Kamis, 06 Agustus 2026 | 23:10 WIB

Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026

Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026

Bola | Kamis, 06 Agustus 2026 | 23:08 WIB

KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai

KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 23:01 WIB

74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek

74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:53 WIB

Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo

Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:53 WIB

Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan

Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:44 WIB

Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji

Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:31 WIB

×