Suara.com - Dipecatnya dokter spesialis bedah syaraf Prof. Dr. Zainal Muttaqin, PhD, SpBS dari RS Kariadi, Semarang, menuai kontroversi. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sampai buka suara lantaran tidak setuju dengan keputusan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut.
Telah jadi rahasia umum kalau Prof. Zainal kerap melontarkan kritikannya terhadap kebijakan Kemenkes. Namun, IDI merasa kalau tindakan Prof Zainal itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindung dalam UUD 1945.
Prof Zainal dikenal sebagai dokter bedah saraf dengan kekhususan yang langka di bidang keilmuan Epilepsi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia juga aktif sebagai pengajar yang menghasilkan dokter spesialis bedah saraf yang jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT., menegaskan kalau organisasi akan memberikan pendampingan hukum atas perlakukan terhadap prof. Zainal.
“PB IDI melalui Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) PB IDI dan IDI Wilayah Jawa Tengah akan melakukan pendampingan hukum, dan memperjuangkan hak-hak sebagai anggota IDI dan warganegara Indonesia,” kata dokter Adib lewat siaran pers tertulisnya, Senin (24/4/2023).
Selain mengkritik Kemenkes, tulisan prof. Zainal di media massa juga berguna untuk menjelaskan kesalahpahaman publlik terhadap organisasi profesi dan situasi kesehatan di Indonesia, lanjut dokter Adib.
Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah dr. Djoko Handojo, Sp. B-onk juga menambahkan, kalau semestinya masalah tersebut dapat didiskusikan secara kekeluargaan terlebih dahulu oleh oleh semua pihak yang terlibat.
"Semestinya pemerintah tidak boleh melupakan pengorbanan para dokter dan semua tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid. Kita semua pernah bersama-sama bahu membahu hingga bisa mencapai situasi seperti sekarang. Janganlah jasa-jasa beliau dan juga tenaga kesehatan lainnya juga organisasi profesi dilupakan hanya karena kritik yang bertujuan agar pemerintah kita menjadi lebih baik lagi," ucap dokter Djoko.
PB IDI juga menekankan bahwa Prof Zainal menjadi satu dari lima pakar bedah epilepsi di Indonesia yang berpengaruh.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, berharap tindakan serupa tidak akan menimpa tenaga kesehatan lainnya.
“Mudah-mudahan tindakan-tindakan represif seperti ini tidak berlanjut yang akan memperkeruh keadaan dan yang akan dirugikan adalah pasien-pasien dan peserta didik beliau dan masyarakat pada umumnya,” ujar dokter Ari.
