Infografis
Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beri penjelasan soal dicabutnya mandatory spending atau anggaran biaya kesehatan di Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan DPR-RI, Selasa, 11 Juli 2023 lalu.
Juru Bicara Kemenkes, dr.M.Syahril mengatakan alih-alih fokus pada anggaran wajib kesehatan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), saat ini pemerintah mengubahnya jadi anggaran kesehatan berbasis kinerja.
Adapun putusan ini ditetapkan karena besarnya mandatory spending kesehatan dalam APBN tidak menentukan kualitas dari hasil yang dicapai. Sehingga jumlah anggaran tidak lagi dalam bentuk presentase yang dimasukan dalam UU Kesehatan.
“Dengan tidak adanya persentase angka di dalam Undang Undang Kesehatan, bukan berarti anggaran itu tidak ada, namun tersusun dengan rapi berdasarkan dengan rencana induk kesehatan dan berbasis kinerja berdasarkan input, output dan outcome yang akan kita capai, karena tujuannya jelas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat indonesia setinggi tingginya," ujar dr. Syahril melalui keterangan yang diterima suara.com, Kamis (13/7/2023).
"Jadi semua tepat sasaran, tidak buang buang uang” sambung dr. Syahril.
dr. Syahril mencontohkan kondisi saat ini dimana 300,000 rakyat kita setiap tahun wafat karena stroke. Lebih dari 6,000 bayi wafat karena kelainan jantung bawaan yang tidak bisa dioperasi.
5 juta balita hidup dalam kondisi stunting, kendati anggaran kesehatan yang digelontorkan sangat banyak.
“Artinya apa? Karena dulu pedoman belum ada, guideline belum ada, eh uangnya sudah ada. Akhirnya malah terjadi kebingungan. Perencanaan copy paste dari tahun sebelumnya ditambah inflasi sekian, akhirnya outcomenya ya begitu begitu saja, karena belum terarah dengan baik” papar dr. Syahril.
Sehingga yang dilakukan Kemenkes saat ini untuk memulai tahun anggaran 2024, bakal disusun lebih dulu rencana induk kesehatan. Lalu pemerintah lakukan pembagian peran antara pusat dan daerah, dengan target yang dituju terkait kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Cacat Prosedur! IDI Bakal Gugat UU Kesehatan ke MK
"Jadi semua lebih terarah. Harapannya terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik," papar dr. Syahril.
