Deretan Kontroversi Presiden Sri Lanka, dari Dinasti Politik hingga Kebijakan Kontroversial

Indotnesia - Saat ini Sri Lanka sedang dilanda krisis ekonomi hingga membuat negara yang dijuluki Permata Samudera Hindia itu dinyatakan bangkrut. Di tengah situasi genting tersebut, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa justru kabur dari negaranya.

Kebangkrutan yang terjadi di Sri Lanka membuat harga bahan pokok naik hingga kelangkaan yang terjadi pada bahan bakar kendaraan.

Unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan masyarakat selama berbulan-bulan dalam aksi memprotes persoalan ekonomi, hingga pada Sabtu (9/7/2022) pengunjuk rasa menyerbu kediaman resmi presiden dan membakar rumah perdana menteri di Kolombo.

Pascakejadian tersebut, di media sosial beredar sejumlah potret warga Sri Lanka masuk ke istana kepresidenan dan menggunakan fasilitas yang ada layaknya sedang berada di objek wisata.

Kontroversi Gotabaya Rajapaksa

Sejak Jumat (8/7/2022) Presiden Rajapaksa belum terlihat di depan umum dan dikabarkan melarikan diri ke Maladewa bersama istri dan dua ajudannya sesaat sebelum adanya pernyataan resmi terkait niatnya mengundurkan diri sebagai presiden pada Rabu (13/7/2022).

Aksinya tersebut membuat warga Sri Lanka justru makin marah dan meluapkan kekesalan ke Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang jadi presiden selama Rajapaksa tak ada di negara itu.

Para pengunjuk rasa menuntut agar Presiden dan Perdana Menteri segera mundur dari jabatannya, mereka dituding sebagai tokoh paling bertanggung jawab terhadap krisis paling parah di Sri Lanka.

Selain kabur di tengah krisis yang sedang melanda negaranya, Gotabaya Rajapaksa juga kerap menuai kontroversi publik sepanjang karier politiknya.

Dilansir dari Suara.com, meski Sri Lanka termasuk negara republik demokratis, keluarga Rajapaksa merupakan aktor utama dalam menguasai lini pemerintahan di negara tersebut selama bertahun-tahun.

Keluarga Gotabaya, masuk dalam lingkungan politik dimulai saat ayahnya D.A Rajapaksa di masa lalu menjabat sebagai wakil juru bicara Menteri Pertanian Sri Lanka di bawah pemerintahan Wijeyananda Dahanayake.

Setelah itu, saat kakak kandungnya Mahinda Rajapaksa menjabat sebagai presiden selama sepuluh tahun, Gotabaya merupakan Menteri Pertahanan dan Pembangunan Kota Sri Lanka dan menjabat sebagai presiden setelah lengsernya sang kakak.

Saudara kandung Gotabaya yakni Basil Rajapaksa dan Chamal Rajapaksa juga terlibat dalam politik dengan menjadi anggota parlemen Sri Lanka.

Tak hanya kontroversi terkait adanya dinasti politik Rajapaksa dalam jajaran pemerintahan, kepemimpinan Gotabaya juga kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial yang dinilai merugikan rakyat.

Salah satu kontroversi kebijakannya adalah pelarangan penggunaan pupuk kimia, mengakibatkan hasil pertanian menurun dan menyusutnya cadangan devisa yang berdampak pada terbatasnya kebutuhan pokok seperti impor bahan bakar serta obat-obatan.