Suara Joglo - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan kalau kasus Tragedi Kanjuruhan Malang bukan lah kasus pelanggaran HAM berat.
Hal itu dijelaskannya untuk menjawab pertanyaan dan spekulasi terkait kasus tersebut. Ia mengatakan, hanya Komnas HAM yang berhak memutuskan apakah tragedi itu pelanggaran HAM berat atau tidak.
Sementara sejauh ini, Komnas HAM belum pernah mengatakan kalau Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan Aremania--suporter Arema FC--itu sebagai kasus HAM.
"Betulkah sy bilang kasus Tragedi Kanjuruhan bkn pelanggaran HAM Berat? Betul, sy katakan itu Selasa kemarin di depan PBNU dan para ulama di Surabaya. Itu adl hasil penyelidikan Komnas HAM. Mnrt hukum yg bs menetapkan adanya pelanggaran HAM Berat atau tidak itu hanya Komnas HAM," tulis Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd.
Ia juga mengatakan kalau selama ini banyak orang yang tidak bisa membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana atau kejahatan. Menurut dia, pembunuhan terhadap ratusan orang secara sadis oleh penjarah itu bukan pelanggaran HAM berat, tapikejahatan berat.
"Tapi satu tindak pidana yang hanya menewaskan beberapa orang bisa menjadi pelanggaran HAM berat," kata Hamfud dalam keterangannya di Twitter tersebut.
Selama menjadi Menkopolhukam, Ia melanjutkan, jika ada tindak pidana yang besar Ia selalu mempersilakan Komnas HAM menyelidiki dan mengumumkan sendiri, apakah ada pelanggaran HAM berat atau tidak.
"Misalnya kasus Wadas, Kasus Yeremia, Tragedi Kanjuruhan, dll. Kalau pemerintah yang mengumumkan bisa dibilang rekayasa," katanya menegaskan.
Cuitan Mahfud MD ini segela menuai reaksi warganet, terutama para followers Mahfud MD. Mereka ada yang sepakat dengan argumentasi Mahfud, namun tak sedikit yang justru mempertanyakannya.
"Yang ada di dalam stadion kanjuruhan lalu meninggal, apakah bapak akan bilang bukan pelanggaran HAM berat?," akun @MicelSatria berkomentar begitu.
"Terus bapak pasrah aja menerima ketidakadilan itu, posisi bapak sebagai pejabat negara memang menjadi batu sandungan utk bersuara lebih lantang menyuarakan keadilan, beda ketika bapak belum menjabat," tulis akun @Efan_di.
"Andai ada satu lembaga yg d anggap kredible, mnyatakan mereka yg meninggal di nyatakan masih hidup, Bpk juga akan bilang yg sama kah," tulis akun @de_baweano
"Berapapun korbannya negara tidak boleh disalahkan, walaupun yg melakukannya adalah aparat negara, beginilah kalo negara sudah dikuasai oleh BAJINGAN BAJINGAN," tulis akun @Mulyadi210472.
TERPOPULER
