Dalam acara Rakornas Pengawas Intern 2023 di Kantor BPKP, Rabu (14/6/2023), Presiden Jokowi menyoroti perihal temuan adanya penggunaan anggaran daerah yang tidak tepat sasaran.
Jokowi juga tak segan menyinggung salah satu kabupaten yang dinilai menyalahgunakan anggaran pertanian.
“Saya lihat lagi, di sebuah kabupaten. Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian. Ini jelas loh, pembangunan balai, pembangunan balai,” tutur Jokowi dengan nada menyindir, dikutip dari unggahan @SyamsirFirdaus.
“Saya hanya ingin menegaskan, kita sekarang orientasi kita memang harus hasil kalau kita mau bisa bersaing dengan negara-negara lain,” lanjutnya.
Ia menyoroti dana 1 miliar yang digunakan untuk membangun dan merehabilitasi balai pertanian penyuluh pertanian tersebut. Orang nomor satu di Indonesia itu menemukan keganjalan.
“Tapi, setelah kita cek, benar 734 juta cek itu honor rapat dan perjalanan dinas. 734. Artinya, 80 perse. Ini udah nggak bisa lagi,” ujar Joko Widodo.
“Ini adalah tugas berat BPKP ada di sini, begitu bisa membalikkan, 80 nya yang untuk konkret, 20-nya yang untruk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru, anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif,” lanjutnya.
Mendapati hal tersebut, tak sedikit netizen pun meminta Presiden Jokowi menyebutkan secara langsung nama kabupaten yang dimaksud agar jelas.
“Serius nanya, perjalanan dinas gunanya apa?” tanya @Lalitouru.
“Sebutin saja pak kabupaten mana biar clear,” ungkap @sripurdiana.
“Sebut saja pak kabupatennya mana,” timpal warganet yang lain.’
“Spill kabupatennya pakk?? hmmm gemes,” tutur @buttrfly_ci.
