Usai Pemilu 2019 yang sarat dengan unsur politik identitas, pengamat politik dari UIN Datakorama Palu, Sahran Raden meminta hal itu tak terjadi lagi di daerah saat Pemilu 2024 bergulir.
Munculnya isu poltik identitas yang menyeret etnis hingga agama akan merusak kualitas Pemilu 2024 nanti.
"Ya, dua isu besar kemungkinan mewarnai Pemilu 2024 mendatang," kata Sahran dikutip dari Antara, Selasa (27/6/2023).
Sahran yang juga mantan Ketua KPU Sulteng perioden 2013-2018 ini dua isu besar itu antara lain kepemiluan yang membawa narasi polarisasi agama suku dan etnik.
Sementara isu kedua adalah non-pemilu yang berkaitan dengan kabar berita hoaks yang nyaris bisa dimainkan oleh publik.
"Contoh yang terlihat saat politik identitas dibawa ke ranah pemilu. Ini sangat tak mendidik dan provokatif. Karena bisa timbul juga ujaran kebencian," terang dia.
Sahran juga mewanti-wanti bagi parpol yang akan bertarung di Pemilu 2024 nanti tak membawa unsur asal daerah dan agama.
Berkaitan dengan isu non-pemilu, dengan mengandalkan hoaks, Sahran menyebutkan pemekaran daerah dan pergantian kekuasaan pemerintah jadi bahan empuk untuk dibagikan oknum tak bertanggungjawab.
Tak hanya itu, bergesernya pola sentralisasi ke desentralisasi di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri harus dicegah. Termasuk juga pemda memiliki kewenangan dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing.
Baca Juga: Sebelum Dibeliin Pemprov DKI, Pj Gubernur Heru Budi Pakai Mobil Dinas Sekretariat Presiden
"Dua isu ini harus dicegah secara masif karena sangat mengganggu kualitas pemilu," kata Sahran.
Ada langkah-langkah politis yang bisa diambil untuk menyelesaikan dua isu tersebut. Secara garis besar, pendidikan politik kepada masyarakat harus dikuatkan lagi.
Di sis lain menangkal kabar hoaks, literasi masyarakat dalam membaca dan menganalisa berita yang diterima juga harus mulai dikenalkan kembali.
