Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Big Data Continuum menyampaikan analisisnya terkait isu perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kades merupakan agenda terselubung untuk penundaan Pemilu 2024.
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi (LP3ES) Wijayanto menjelaskan, diskusi mengenai masa jabatan kades merupakan siasat tunda Pemilu 2024 menjadi topik yang paling dominan, yakni sebesar 35,8 persen.
Perpanjangan kades membuka celah untuk usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau kades bisa diperpanjang, presiden juga bisa diperpanjang. Kira-kira begitu," kata Wijayanto dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Politik Menuju 2023: Apa Kata Big Data?' pada Minggu (5/2) kemarin.
Sementara itu, pendiri Continuum Big Data Center Didik J Rachbini mengungkapkan isu penundaan Pemilu 2024 telah didengungkan oleh sejumlah anggota kabinet Jokowi sejak lama. Bahkan beberapa menteri menyuarakan isu presiden tiga periode.
"Alasannya bahwa presiden yang berkuasa sekarang itu baik dan bagus," ujar Didik.
Menurut dia, kunci wacana presiden tiga periode sekarang berada di tangan PDI Perjuangan. Bila PDIP tidak menolak wacana ini, maka tak menutup kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden bakal terealisasi. Sebab 80 persen suara di DPR dan MPR sudah dikuasai oleh pemerintahan Jokowi, nyaris tak ada oposisi.
Diklaim Tidak Langgar Hukum
Baca Juga: Gibran Diberitakan Lumpuh Total hingga Meninggal Dunia, Reaksi Mas Wali: Aku Masih Pengen Hidup
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal pemerintah.