Infografis
"Jadi ini harus dilawan, kalau bisa diboikot partai politiknya. Pak Jokowinya jangan hanya manis pada kata-kata, perbuatannya mana? Presiden harus punya strong leadership dong, itu yang penting," kata Pangi.
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi melihat wacana penundaan Pemilu memang sengaja dihembuskan dari kelompok tertentu yang menginginkan jabatan Jokowi sebagai presiden diperpanjang. Tujuannya kelompok kepentingan itu tentu untuk mencari dan mendapat keuntungan jika jabatan Jokowi diperpanjang.
"Jadi sepanjang tidak ada langkah konkret pada perubahan konstitusi maka kita anggap ini hanya wacana saja. Kecuali memang ada langkah konkret dari MPR ini yang perlu diambil langkah strategis," kata Asrinaldi.
Meskipun menilai masih sebatas wacana, tetapi Jokowi seharusnya peka bahwa wacana itu terlalu berisiko tinggi jika direncanakan apalagi direalisasikan.
"Terlalu berisiko bagi Presiden Jokowi mewacanakan dan melaksanakan ini karena akan membuat negara tidak stabil ke depannya, pada akhirnya Indonesia akan menjadi negara otoritarian kembali," tuturnya.
Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Big Data Continuum menyampaikan analisisnya terkait isu perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kades merupakan agenda terselubung untuk penundaan Pemilu 2024.
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi (LP3ES) Wijayanto menjelaskan, diskusi mengenai masa jabatan kades merupakan siasat tunda Pemilu 2024 menjadi topik yang paling dominan, yakni sebesar 35,8 persen.
Perpanjangan kades membuka celah untuk usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Gibran Diberitakan Lumpuh Total hingga Meninggal Dunia, Reaksi Mas Wali: Aku Masih Pengen Hidup
"Kalau kades bisa diperpanjang, presiden juga bisa diperpanjang. Kira-kira begitu," kata Wijayanto dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Politik Menuju 2023: Apa Kata Big Data?' pada Minggu (5/2) kemarin.
Sementara itu, pendiri Continuum Big Data Center Didik J Rachbini mengungkapkan isu penundaan Pemilu 2024 telah didengungkan oleh sejumlah anggota kabinet Jokowi sejak lama. Bahkan beberapa menteri menyuarakan isu presiden tiga periode.
"Alasannya bahwa presiden yang berkuasa sekarang itu baik dan bagus," ujar Didik.
Menurut dia, kunci wacana presiden tiga periode sekarang berada di tangan PDI Perjuangan. Bila PDIP tidak menolak wacana ini, maka tak menutup kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden bakal terealisasi. Sebab 80 persen suara di DPR dan MPR sudah dikuasai oleh pemerintahan Jokowi, nyaris tak ada oposisi.
Diklaim Tidak Langgar Hukum
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal pemerintah.
