Infografis
Menurut Pangi, isu penundaan Pemilu seharusnya sudah padam dan tidak ada gerakan secara diam-diam untuk mewujudkannya. Mengingat penundaan Pemilu untuk memperpanjang masa jabatan presiden merupakan tindakan yang bisa mencederai demokrasi.
![Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023). [Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat PresidenTindakan]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/02/32220-jokowi-heru-di-tanah-abang.jpg)
Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak melawan gerakan-gerakan yang ingin memainkan isu-isu penundaan Pemilu.
"Kita sudah tahu bahwa mereka ini sudah kalah dan menyerah, tetapi tetap saja ada kelompok-kelompok yang ingin menyuarakan, menggelorakan, memancing-mancing kembali. Sebenarnya isu ini sudah tidak punya roh lagi, tidak punya kekuatan lagi, tiba-tiba diangkat lagi, muncul dan tenggelam," tuturnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Resarch and Consulting ini menyarankan agar partai politik yang mendukung bahkan ikut mendanai usulan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden agar diboikot, didiskualifikasi sebagai paserta Pemilu 2024.
Tindakan tegas itu untuk memberikan pelajaran kepada partai politik bahwa kekuasaan ada batasnya, sehingga jangan dipermainkan.
"Jadi ini harus dilawan, kalau bisa diboikot partai politiknya. Pak Jokowinya jangan hanya manis pada kata-kata, perbuatannya mana? Presiden harus punya strong leadership dong, itu yang penting," kata Pangi.
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi melihat wacana penundaan Pemilu memang sengaja dihembuskan dari kelompok tertentu yang menginginkan jabatan Jokowi sebagai presiden diperpanjang. Tujuannya kelompok kepentingan itu tentu untuk mencari dan mendapat keuntungan jika jabatan Jokowi diperpanjang.
"Jadi sepanjang tidak ada langkah konkret pada perubahan konstitusi maka kita anggap ini hanya wacana saja. Kecuali memang ada langkah konkret dari MPR ini yang perlu diambil langkah strategis," kata Asrinaldi.
Meskipun menilai masih sebatas wacana, tetapi Jokowi seharusnya peka bahwa wacana itu terlalu berisiko tinggi jika direncanakan apalagi direalisasikan.
Baca Juga: Gibran Diberitakan Lumpuh Total hingga Meninggal Dunia, Reaksi Mas Wali: Aku Masih Pengen Hidup
"Terlalu berisiko bagi Presiden Jokowi mewacanakan dan melaksanakan ini karena akan membuat negara tidak stabil ke depannya, pada akhirnya Indonesia akan menjadi negara otoritarian kembali," tuturnya.
