Ketua MPR Sebut Kriteria Capres Tak Terlibat Politik Identitas, Sindir Anies Baswedan?

M Nurhadi

Senin, 20 Februari 2023 | 12:30 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet saat menghadiri peresmian Graha Pena 98, di kawasan Menteng Jakarta Pusat, pada Minggu (19/2/2023). (Suara,com/Faqih)

Menurut Bamsoet, calon presiden ideal adalah tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas.

Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung terkait politik identitas yang disematkan pada calon presiden. Menurut Bamsoet, calon presiden ideal adalah tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas serta berkomitmen melanjutkan kesinambungan program pembangunan Presiden Joko Widodo.

"Kriteria lainnya, tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program Kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reformasi agraria serta berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat," kata Bamsoet saat menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta, Minggu (19/2/2023) kemarin.

Hal ini cukup menarik. Pasalnya, belum lama ini, Ketua Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengakui Partai Ummat sebagai politik identitas. "Kita akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," kata Ridho ketika membuka rapat kerja nasional perdana Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) lalu.

Partai Ummat sendiri sudah menyatakan bahwa mereka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Anies Baswedan memberikan pujian terhadap Partai Ummat yang bisa menjadi salah satu peserta Pemilu 2024 mendatang. (Suara.com/Bagaskara)

Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan calon presiden kriteria PENA 98, antara lain, yang mampu menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan.

"Siapapun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024, tetap memiliki tanggungjawab melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Dengan demikian para duta besar, diplomat, dan investor yang seringkali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara, tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara. Karena dengan diatur dalam PPHN sebagai program pembangunan jangka panjang hingga 20 sampai 30 tahun ke depan, pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja," jelas Bamsoet.

Usul Sistem Pemilu Campuran

Bamsoet juga mengusulkan penerapan sistem Pemilu Campuran untuk mengakhiri perdebatan soal pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup.

Menurut Bamsoet, hal ini juga diterapkan di Jerman. Selain itu, kedua sistem itu sendiri menurutnya memiliki kelemahan dan kelebihan sehingga bisa saling melengkapi.

"Saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, sebagaimana yang dilakukan di Jerman," kata Bamsoet.