REGIONAL:
"Apalagi yang baru-baru yang belum berpolitik, bukan dari partai dan segala macam biasanya sih itu hanya saat Pilkada saja," tuturnya.
Menurut dia, artis yang digaet untuk maju dalam pilkada tersebut sadar jika mereka hanya dimanfaatkan untuk meraup suara. Apalagi jika artis tersebut dipasang di posisi wakil kepala daerah, semisal wakil bupati, wakil wali kota atau bahkan wakil gubernur.
"Harusnya sih sadar ya, karena posisinya wakil. Kalau mereka lihat secara normatif wakil itu membantu tugas kepala daerah ya. Jadi bukan institusi sendiri yang memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu atas nama jabatannya," kata dia.
Diketahui, terdapat tiga artis yang berstatus sebagai kepala daerah level kabupaten di Jawa Barat. Ketiganya adalah Sahrul Gunawan, Hengky Kurniawan dan Lucky Hakim.
Sahrul Gunawan merupakan Wakil Bupati Bandung. Sedangkan Hengky Kurniawan menjabat awalnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat. Ia naik menjadi bupati usai pasangannya, Aa Umbara terjerat kasus korupsi.
Terakhir ada aktor Lucky Hakim yang menjadi sorotan publik usai mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu.
Bukan hanya Lucky Hakim yang mengalami prahara selama menjabat sebagai wakil bupati. Sahrul Gunawan dan Hengky Kurniawan pun kerap dilanda isu tak sedap.
Sepanjang menjabat sebagai Wakil Bupati, Hengky Kurniawan mengaku tidak dilibatkan dalam Satgas Penanganan Covid-19.
Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (25/8/2022), Hengky Kurniawan mengaku tidak mengetahui mengenai rencana kerja Aa Umbara, termasuk mengenai pengadaan. "Kalau tahun kemarin dalam SK, saya enggak masuk ke dalam satgas, dan tidak pernah diajak rapat soal Covid-19," kata Hengky Kurniawan di hadapan Majelis Hakim PN Bandung saat itu.
Sepanjang menjadi Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan juga kerap curhat di media sosial. Isinya mulai dari jarang dilibatkan dalam kerja-kerja pemerintahan hingga tak adanya anggaran untu perawatan dan perbaikan rumah dinasnya.
Keduanya juga kerap terpantau saling sindir di media sosial.
Dari catatan Suara.com, Sahrul Gunawan tak hadir dalam rapat evaluasi 99 hari kerja di Gedung Moh. toha di komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kamis 29 Juli 2021.
Sahrul Gunawan memposting dalam akun Instagram pribadinya seakan-akan ada kebohongan dalam tugasnya sebagai Wakil Bupati. "Politik Permukaan seolah-olah memberi peran pada seseorang padahal tidak sama sekali," tulis Sahrul saat itu.
Terakhir, Lucky Hakim mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Permasalahan yang dialami Lucky Hakim sendiri saat ini tengah ditangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Terkait hal itu, Giri mengatakan tak ada regulasi yang mengatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakilnya. Pembagian tugas, peran dan penguasaan anggaran biasanya diatur dalam kontrak politik di antara pasangan tersebut.
Karena berstatus kontrak politik, tak ada konsekuensi yang bisa ditagih jika kepala daerah melanggar janji pembagian tugas pada wakilnya yang berstatus artis.
"Back up dari perjanjian-perjanjian politik itu ya back up politik, kalau dilanggar konsekuensinya politik. Dan itu kayanya yang gak dipunya sama Lucky Hakim dan Dicky Candra sama yang lainya yang punya konfik dengan kepala daerahnya," jelas Giri.
Kecuali kata Giri, artis tersebut sadar bahwa mereka digaet jadi wakil kepala daerah hanya untuk mendulang suara.
"Kecuali memang artis-artis yaudah lah, dengan protokoler itu menikmati aja, gak peduli dia melaksanakan kegiatan atau enggak," ungkap Giri.
Alasan Lucky Hakim Mengundurkan Diri
Retaknya hubungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Nina-Lucky menjadi sorotan DPRD Kabupaten Indramayu sejak 2022 lalu.
Awal 2022, DPRD Kabupaten Indramayu sempat mengajukan hak interpelasi mengenai kebijakan Pemkab Indramayu, di antaranya adalah mengenai ketidakharmonisan Nina dan Lucky.
Penghujung 2022, hubungan Nina Lucky Kembali memanas. Melalui akun media sosialnya, Lucky mengaku selama setahun belakangan ia tidak pernah mendapatkan undangan paripurna DPRD Kabupaten Indramayu. Ia juga mengaku tidak memiliki asisten pribadi, protokoler atau sejenisnya layaknya seorang pejabat.
Dalam konferensi pers pada Rabu (15/2) pekan lalu, Lucky Lucky mengatakan alasannya memilih mengundurkan diri karena merasa gagal mengemban amanah sebagai Wakil Bupati.
"Saya mundur karena gagal dalam mengemban amanah masyarakat. Saya merasa telah gagal," ujar Lucky.
Amanah yang ia maksud adalah janji kampanye yang pernah ia sampaikan ketika menarik simpati masyarakat Indramayu. Ia menyebut, setidaknya ada 99 janji kampenye yang telah ia lontarkan bersama Nina dan hingga kini belum ada yang direalisasikan.
Alih-alih menemui langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Lucky Hakim malah membuat surat terbuka kepada Ridwan Kamil dalam bentuk video yang diunggah di media sosial. Video tersebut lantas diunggah melalui akun instagram resminya @luckyhakimofficial pada Jumat (17/2).
"Surat Terbuka kepada Yth Bapak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat," tulis Lucky Hakim.
Mengadu ke Ridwan Kamil
Adapun alasan Lucky membuat surat terbuka dalam bentuk video itu adalah karena dirinya mengaku tidak memiliki nomor kontak Ridwan Kamil ataupun ajudannya.
Karena itulah ia mengaku kesulitan menghubungi Gubernur Jawa Barat itu. Padahal,ia mengaku sudah sempat berada di Bandung dan siap menghadap Kang Emil.
"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Ridwan Kamil yang saya hormati, Gubernur Jawa Barat. Saya mohon maaf kalau menghubungi bapak melalui Instagram, karena saya enggak tahu kalau menghubungi bapak lewat mana," ucap Lucky Hakim mengawali pernyataannya.
"Karena saya tidak punya nomor ajudan bapak dan saya juga tidak punya ajudan, protokoler ataupun aspri untuk bisa menghubungi ajudan bapak," lanjutnya.
Dalam unggahan video surat terbuka itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat memberikan respon dengan meninggalkan pesan singkat di kolom komentar unggahan video itu.
Dalam pesannya itu, Kang Emil mengaku sudah sempat mencoba menghubungi Lucky namun belum bisa tersambung.
"Oke kang. Saya kontak lagi. Kemarin ajudan berkali-kali menghubungi enggak diangkat-angkat," tulis Ridwan Kamil menanggapi.
Hal itu disampaikan Kang Emil kepada awak media yang menemuinya di Gedung Sate Bandung pada Jumat (17/2). Ia menyatakan, ajudannya sudah berkali-kali mencoba menghubungi Lucky Hakim namun belum ada tanggapan.
Rugikan Masyarakat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan persoalan kepemimpinan di Kabupaten Indramayu terkait ketidakharmonisan bupati dan wakil bupati bisa berdampak terhambatnya program visi misi yang akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu diupayakan berdamai dan melanjutkan program bersama.
"Intinya dicari solusinya supaya tidak dirugikan warga Indramayu," kata Ridwan Kamil usai meresmikan Gedung Cretative Center di Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Selasa (21/2).
Dilansir dari Antara, ia menyampaikan sudah bertemu langsung dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim dan sudah menceritakan semua permasalahannya, kemudian sudah ditampung aspirasinya.
Selanjutnya, kata Emil, pihaknya akan bertemu dengan Bupati Indramayu Nina Agustina untuk meminta penjelasan permasalahan menurut pandangannya terkait pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu.
"Jadi saya sudah ketemu dengan Pak Lucky Hakim Wakil Bupati Indramayu, sudah menceritakan permasalahan versi beliau, sudah saya tampung," ujarnya.
Ia menyampaikan persoalan ketidakharmonisan pemimpin di Indramayu itu harus secepatnya dicarikan solusinya agar tidak merugikan warga Indramayu.
Menurut dia pemimpin yang tidak bersatu maka visi misinya terbengkalai, akhirnya masyarakat yang akan dirugikan dari adanya persoalan bupati dan wakil bupati di Indramayu.
"Kalau pemimpin tidak bersatu ada visi misi yang terbengkalai, tidak jadi, siapa yang rugi pembangunan Indramayu," katanya.
Dia menambahkan, pemerintah provinsi berupaya mencarikan solusi untuk mendamaikan keduanya. Apabila tidak bisa berdamai maka akan menjadi pelajaran dan catatan sejarah di masa yang akan datang.
Selain itu, lanjut dia, menjadi referensi bahwa dalam kebersamaan menjadi kepala daerah maupun wakilnya harus mendapatkan porsi yang sama agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di lain waktu.
TERPOPULER
