Infografis
Sistem terbuka memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah, dan menang karena adanya dukungan massa.
Pada sistem tertutup, didominasi kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elite parpol, bukan karena dukungan dari publik secara umum.
6. Jumlah Kursi dan Daftar Kandidat
Pada sistem terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh saat pemilihan.
Sistem tertutup dilakukan dengan sistem partai yang menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih daripada jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan.
7. Kelebihan dan Kekurangan
Pada sistem terbuka, kelebihannya adalah:
- Mendorong kandidat bersaing dalam mobilisasi dukungan massa untuk kemenangan
- Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan calon
- Terbangunnya kedekatan antar pemilih
Pada sistem tertutup, kelebihannya adalah:
- Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya
- Mampu meminimalisir praktik politik uang
Sedangkan kekurangan sistem terbuka adalah:
Baca Juga: Pembelaan Ketua KPU RI Pada Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik di DKPP
- Peluang terjadinya politik uang sangat tinggi
- Membutuhkan modal politik yang cukup besar
- Rumitnya perhitungan hasil suara
- Sulitnya menegakkan kuota gender dan etnis
Kekurangan sistem tertutup adalah:
- Pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka
- Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat
- Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu
8. Negara yang Menerapkan
Sistem pemilu proporsional terbuka diterapkan di negara-negara seperti Austria, Belanda, Belgia, Brazil, dan lain-lain.
Sistem pemilu tertutup diterapkan di Afrika Selatan, Argentina, Israel, Bulgaria, Ekuador, dan lain-lainnya
9. Penerapannya di Indonesia
Di Indonesia sendiri dua sistem ini sempat diterapkan. Sistem terbuka diterapkan pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019 lalu. Sistem tertutup diterapkan pada tahun 1955, Pemilu Orde Baru, dan Pemilu 1999.
