Pasangkan Prabowo dan Ganjar, Jokowi Ambil Peran?

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. "Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," katanya.

Menurut dia, Prabowo lebih tepat maju sebagai capon presiden karena lebih berpengalaman dalam kancah politik di Tanah Air. "Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan," ujarnya.

Dipasangkan Buat Kalahkan Anies

Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi berpandangan jika duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo berpotensi besar raih kemenangan di Pilpres 2024. Apalagi telah ada sinyal dukungan dari Presiden Jokowi. "Saya yakin karena lawan yang dihadapi Prabowo dan Ganjar adalah Anies yang memang punya potensi memenangkan Pilpres, maka polarisasi dukungan ini berusaha disatukan oleh Presiden Jokowi agar bisa mengalahkan Anies," kata Asrinaldi kepada Suara.com, Selasa petang. 

Asrinaldi menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal duet Prabowo-Ganjar yang dianggap ideal. Jokowi dinilai telah punya pertimbangan tersendiri untuk mendorong Prabowo dengan Ganjar. "Tentu beliau ada pertimbangan mengapa pasangan ini diduetkan. Kalau ini terjadi tentu pasangan ini punya kans yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan calon lain," ujarnya. 

"Apalagi keduanya tokoh di mata masyarakat yang sama-sama memiliki pendukung militan untuk memenangkan mereka. Jadi ini pernyataan presiden yang menarik menurut saya," sambungnya. 

Lebih lanjut, saat ditanya soal apakah duet Prabowo-Ganjar akan mudah terealisasi atau mendapatkan ganjalan mengingat PDIP hingga kini belum bersikap, Asrinaldi meyakini tidak ada ganjalan serius terhadap duet tersebut. 

Soal PDIP belum bersikap, Ganjar kekinian dalam posisi menunggu saja. Jika tidak dicalonkan atau diusung oleh PDIP, maka Ganjar dinilai bisa maju dari partai politik lain. "Jadi posisinya menunggu pencalonan dari PDIP untuk menghindari rasa bersalahnya kalau mencalonkan diri sebelum deklarasi dari PDIP," katanya. 

PDIP Ngotot Ingin Capres

Merespons pernyataan Hashim Djojohadikusumo membuka peluang koalisi Pilpres, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menegaskan capres harus berasal dari kader partainya. "Ya penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin kemarin.

Hasto mengatakan, untuk membahas soal calon wakil presiden itu dapat berasal sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerjasama antarpartai politik. Menurutnya, harus ada kesepakatan bersama soal pasangan capres-cawapres. "Artinya harus disepakati bersama-sama oleh partai politk yang membangun kerjasama tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, sesuai amanat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di HUT ke-50 partai, ditegaskan bahwa capres berasal dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Pasalnya, partainya telah melakukan proses kaderisasi secara sistemik, serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal. "Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai, itulah yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan," jelasnya.

Selain itu, kata Hasto pasangan capres dan cawapres maupun tokoh yang akan diusung di Pilpres 2024 ditentukan oleh Megawati selaku Ketua Umum PDIP. "Ya nanti Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan harapan rakyat," kata Hasto.

"Jadi, kalau kita lihat secara empiris pada 2014 dan 2019, maka tahapannya, Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan calon presiden dari internal PDI Perjuangan. Pada saat itu adalah Bapak Jokowi," sambungnya.

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menambahkan, semua pihak boleh berspekulasi terkait dengan pasangan capres-cawapres 2024. Termasuk jika ada yang menyuarakan soal duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo.

Pria yang akrab disapa Pacul itu menegaskan, bahwa urusan calon presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. "Sudah berkali-kali. Kalau soal presiden dan wakil presiden itu di tangan ketum," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa siang.

Menurutnya, memang pihak-pihak yang berspekulasi terkait duet pasangan capres-cawapres tidak bisa dilarang.  "Jadi masyarakat berspekulasi boleh, pengamat berspekulasi boleh. Tokoh politik di luar PDIP berspekulasi boleh. Tetapi kalau di PDIP ya tunggu ketum," tuturnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menilai wajar saja bila PDIP ingin menduduki posisi capres jika Ganjar berduet dengan Prabowo. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari rencana masing-masing partai politik. "Ya saya pikir kan semua memang memiliki planing masing-masing," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menegaskan, tak hanya PDIP yang mempunyai rencana, Gerindra juga mempunyai rencana. Rencana itu sesuai dengan amanat keputusan Rapimnas Gerindra, yakni Prabowo harus menjadi capres. "Patut diketahui bahwa hasil rapimnas partai Gerindra menjadi patokan kita itu calon presiden dari partai Gerindra itu kan Pak Prabowo," tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia, selama amanat keputusan Rapimnas Gerindra belum berubah, Prabowo tetap didorong sebagai calon presiden bukan calon wakil presiden. "Saya pikirkan yang namanya politik saat ini kita di Gerindra sedang semangat-semangatnya dan amanat Rapimnas Pak Prabowo calon presiden," katanya.

Respons PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra ihwal peluang duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. "Belum dikomunikasiin sama PKB. Mungkin itu yang menyampaikan Pak Hashim ya," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Senin kemarin.

Kendati begitu, Huda mengetahui terkait syarat dari Gerindra untuk mengusung duet Prabowo-Ganjar. Pertama ialah capres Prabowo sudah harga mati dan perihal Ganjar menjadi cawapres itu menjadi kewenangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Karena itu, Huda menegaskan semua keputusan capres dan cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi kewenangan Prabowo dan Cak Imin. "Sebagai opsi sah-sah saja karena ini dinamika. Tapi sampai hari ini opsi yang disampaikan Pak Hashim belum secara resmi disampaikan ke Gus Muhaimin," ujar Huda.

"Tapi saat yang sama, opsi kami Gus Muhaimin memang sejak dari awal kan mandat muktamar ya, jadi wajib harus maju dalam Pilpres itu," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya tidak khawatir dengan kedekatan Prabowo dan Ganjar.

Kedekatan tokoh-tokoh nasional, lanjutnya, sangat penting untuk konsolidasi demokrasi agar semua proses politik berjalan dengan kondusif serta saling menghargai dan menghormati. "Pertemuan Ganjar dengan Prabowo, masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi adalah pertemuan yang sangat positif," kata Cak Imin.

Cak Imin juga menegaskan bahwa koalisi KIR yang dibangun PKB dan Gerindra tetap solid dan terus bergerak. Sebab dalam koalisi telah dibuat komitmen bahwa keputusan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung, akan dibahas oleh pimpinan partai. "Kami sudah berkomitmen, keputusan akhir saya dan Bapak Prabowo," katanya.