Bawaslu Temukan 6 Juta Lebih Pemilih untuk Pemilu 2024 Tak Penuhi Syarat

Rabu, 29 Maret 2023 | 17:19 WIB
Bawaslu Temukan 6 Juta Lebih Pemilih untuk Pemilu 2024 Tak Penuhi Syarat
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat menghadiri acara Munggahan Pengawasan: Bincang-Bincang Bawaslu dengan Parpol Peserta Pemilu 2024, Jakarta Selatan, Sabtu (18/3/2023). (Dea)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengungkap hasil uji petik untuk memeriksa faktualisasi pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Uji petik ini dilakukan Bawaslu terhadap 16.683.903 pemilih. Hasilnya, 6.476.221 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Bawaslu menemukan delapan kategori tidak memenuhi syarat yang masih masuk ke dalam daftar pemilih sehingga menjadi rawan pada saat penyusunan daftar pemilih sementara (DPS)," kata Lolly dalam keterangannya pada Rabu (20/3/2023).

Adapun kategori pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat terdiri dari pemilih salah penempatan TPS sebanyak 5.065.265 di Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan NTT.

"Jumlah pemilih yang meninggal 868.545 di Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, dan NTT," lanjut Lolly.

Petugas KPPS saat mencatat hasil pencoblosan di TPS 11 Desa Teluk, Rabu (9/12/2020) (Suara.com/Saepulloh).
Petugas KPPS saat mencatat hasil pencoblosan di TPS 11 Desa Teluk, Rabu (9/12/2020) (Suara.com/Saepulloh).

Kemudian, sebanyak 202.776 pemilih tidak dikenali, 145.660 pemilih pindah domisili, dan 94.956 pemilih di bawah umur.

Lebih lanjut, ada 78.365 pemilih bukan penduduk setempat, 11.457 pemilih merupakan anggota TNI, dan 9.198 pemilih adalah anggota Polri.

Bawaslu juga mencatatkan dua kategori pemilih yang perlu mendapatkan perhatian seperti 174.454 pemilih penyandang disabilitas dan 832.204 pemilih belum memiliki KTP.

Menurut Lolly, jumlah pemilih yang salah penempatan TPS menjadi kategori paling banyak karena adanya restrukturisasi TPS yang dilakukan KPU dalam waktu sangat singkat.

Baca Juga: Elite PDIP Bagi-Bagi Amplop Saat Sholat Tawarih, Bawaslu Dinilai Hanya Keras pada Partai Islam

"Beberapa di antaranya tidak memperhatikan aspek geografis setempat, kemudahan pemilih di TPS, dan tidak memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS tersebut kelak pada hari pemungutan suara seperti tertuang dalam pasal 15 ayat (3) PKPU No. 7 tahun 2022 juncto PKPU Nomor 7 tahun 2023," tutur Lolly.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI