REGIONAL:
Suara.com - Presiden Jokowi menggelar rapat bersama ketua umum partai politik belum lama ini. Namun, dalam rapat tersebut tidak ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam rapat tersebut turut hadir pimpinan partai Koalisi Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), namun Megawati absen.
Banyak spekulasi muncul terkait hal ini, salah satunya kemungkinan Jokowi cabut dari PDIP dan menghimpun kekuatan sendiri menghadapi Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai spekulasi Jokowi hengkang dari PDIP dirasa tidak memungkinkan.
Ia menduga langkah Jokowi membentuk koalisi besar tanpa kehadiran Megawati bukan berarti mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan berkhianat.
"Langkah ini merupakan inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP melalui Jokowi. Semua masih spekulasi karena tidak mungkin Jokowi meninggalkan PDIP dan memprakarsai koalisi sendirian," kata Ahmad.
Ahmad menilai pertemuan KIB dan KIR menjadi pembuktian spekulasi publik terkait munculnya koalisi besar.
Jokowi memiliki peran kunci untuk menyatukan dua koalisi partai besar yang selama ini berjalan masing-masing.
"Ini memperkuat dugaan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi minus NasDem akan mengusung pasangan calon presiden," ungkapnya.
Apabila koalisi gemuk ini terbentuk, maka diskusi politik sebatas menebak figur yang akan diusung.
Sejauh ini KIR sudah menyepakati dua nama yaitu Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar yang maju di Pilpres 2024.
Sementara KIB belum resmi mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung.
Terbentuknya koalisi besar ini membutuhkan diskusi ulang menentukan siapa calon yang diusung di Pilpres 2024. Tentu butuh ruang kompromi dan konsensus win-win solution sebagai pelancar.
Peluang Ganjar masuk ke koalisi gemuk ini juga akan semakin kecil, sebab PDIP berada di dalamnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
