Kerap Campuri Urusan Pilpres, Jokowi Dianggap Tak Netral dan Bisa Rusak Demokrasi

Selasa, 23 Mei 2023 | 08:45 WIB
Kerap Campuri Urusan Pilpres, Jokowi Dianggap Tak Netral dan Bisa Rusak Demokrasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). [YouTube Sekretaris Presiden]

Suara.com - Direktur Eksekutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy Satyo P mengkritik manuver Presiden Joko Widodo yang kerap cawe-cawe mencampuri urusan Pemilu 2024.

Tanda keterlibatan Jokowi yang dinilai semakin aktif cawe-cawe menentukan capres-cawapres di Pilpres semakin terlihat.

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia.

"Sepatutnya Presiden tidak melakukan itu karena dapat membahayakan kehidupan bangsa. Mestinya Jokowi hanya perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai schedule dan bebas intervensi dari siapapun demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil," ujarnya.

Satyo mengatakan jika seorang presiden tidak netral dampaknya bisa merusak pemilu karena memiliki kekuatan yang besar.

"Sebab jika seorang Presiden tidak fair dan netral dampaknya akan sangat merusak kompetisi pemilu, karena seorang Presiden RI memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar sehingga berpotensi mempengaruhi hasil pemilu," lanjutnya.

Ia mengatakan ada serangkaian kejadian yang menjadi tanda bahwa Jokowi berupaya mengatur dan menentukan konfigurasi koalisi.

Lebih lanjut, Satyo mengatakan bahwa Jokowi bukan tidak mungkin berupauya menjadikan politik dinasti untuk garansi sebagai faktor keamanan setelah pensiun menjadi Presiden.

"Misalkan akan menjadikan anaknya menjadi cawapres dari salah satu pasangan capres hasil endorsement oleh Jokowi, terlepas situasi tersebut timbul akibat adanya salah satu capres yang sudah "birahi" dan akhirnya menarik Jokowi agar "cawe-cawe " dalam pusaran power of game pencapresan 2024," jelasnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Tak Masuk dalam Radar PAN, Dua Capres Sisanya jadi Pertimbangan di Pilpres 2024

"Semoga sinisme itu tidak terbukti. Sebab jika itu terjadi maka demokrasi prosedural yang mengatur sirkulasi kekuasaan akan mengalami set back dan longsor ke titik nadir setelah 25 tahun pasca gerakan reformasi 98, yang pada akhirnya menyuburkan oligarki neo orba yang berkelindan dengan wajah militeristik," tandasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI