"Saya tegaskan tidak ada kontrak politik antara PDIP dengan Pak Ganjar. Satu-satunya kontrak politik beliau adalah menjalankan cita cita partai, yakni menyejahterakan rakyat. Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP," ujar Said kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
Ia juga menilai bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menuduh Ganjar adalah boneka PDIP karena meneken kontrak politik. Dengan begitu, katanya, kesempatan Ganjar sebagai bacapres bisa menurun karena citranya menjadi rusak. Menurutnya, pihak-pihak ini berpura-pura mendukung, padahal tujuannya ingin memecahbelah.
"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka. (Mereka) Seolah-olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDI Perjuangan dengan membangun fitnah-fitnah," katanya.
Ganjar juga telah menanggapi soal isu kontrak politik dengan PDIP yang berhubungan dengan penentuan menteri. Ia mengatakan bahwa keputusan posisi merupakan hak prerogratif. Dengan kata lain, ia mengklaim jika hal tersebut nantinya bakal dilakukan oleh presiden.
"Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, hak prerogratif kok," kata Ganjar kepada wartawan di Kantor Disnakertrans Jateng, Semarang, Senin (12/6/2023).
Menanggapi bantahan itu, Ade Armando pun kembali membagikannya melalui akun Twitter. Ia memastikan bahwa isu yang ia cuit beberapa waktu lalu, tidak benar. Sebab, Ganjar akan memilih anggota kabinetnya sendiri. Di sisi lain, Ade juga mengaku semangat untuk mendukung Ganjar sebagai capres.
"Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai! Itu hak prerogatif Presiden, katanya. Keren! Jadi semangat lagi mendukung Ganjar Pranowo!," ujar Ade melalui Twitternya.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Baca Juga: CEK FAKTA: Bawaslu Ciduk Ganjar Pranowo Bagi-bagi Sembako Saat Kunjungan Kerja, Benarkah?