Infografis
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin populer tidak hanya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja. Dia juga dikenal sebagai cawapres dari beberapa nama capres yang bakal bertarung di Pilpres 2024.
Pengalaman Cak Imin aktif berorganisasi ketika masa kuliah mengantarkannya langsung jadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB tahun 1998. Cak Imin pertama kali jadi Ketua Umum PKB pada tahun 2005 hingga 2010. Kemudian pada tahun 2014, dia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum karena dianggap berhasil menaikkan suara pemilu 2014 menjadi 9,04 persen.
Karier Cak Imin di DPR dimulai pada tahun 1999 ketika terpilih menjadi Wakil Ketua DPR. Kemudian tahun 2009, Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Cak Imin lalu terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk keempat kalinya untuk periode 2014-2019. Selain itu Cak Imin juga pernah jadi Wakil Ketua MPR pada 2018-2019. Kekinian Cak Imin menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2019-2024.
Elektablilitas Anies-Cak Imin
Namun ternyata duet Anies Baswedan dengan Cak Imin dinilai problematik. Hal itu karena elektabilitas keduanya yang sama-sama lemah.
"Potensi kemenangan pasangan Anies-Imin agak problematik karena lemahnya elektabilitas Anies kurang terbantu oleh elektabilitas Cak Imin yang belum optimal," ungkap Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam pada Kamis (31/8/2023).
Umam menilai mesin politik yang dimiliki PKB yakni kaum Nadliyin juga tidak akan berjalan optimal jika mendukung Anies sebagai capres.
Sebab menurut dia, PKB sudah membawa nama Prabowo dalam satu tahun belakangan ini. Terlebih para kiai dan sesepuh pun sudah terlanjur mendukung Prabowo.
Baca Juga: Kecewanya Demokrat Usai Kabar Duet Anies-Cak Imin: Surat Dibongkar, Kader Copot Baliho
Hal senada diungkap pakar politik Adi Prayitno yang turut memberi analisa soal duet Anies-Cak Imin. Menurut dia, jika duet itu benar terealisasi hingga pendaftaran ke KPU maka bisa menjadi suatu perjudian politik.
