Infografis
Suara.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di stasiun televisi swasta merupakan bentuk pelanggaran kampanye.
Ia sendiri mempertanyakan alasan Ganjar harus muncul dalam tayangan azan.
"Ya iya lah. Maksudnya ngapain kalau tiba-tiba yang tadinya...apa namanya? Kan sebelum ditetapkan sebagai capres dan sebelum Perindo mendukung Pak Ganjar kan nggak ada azan itu," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Doli lantas menyoroti soal regulasi. Menurutnya, memang tidak ada larangan.
"Sebenarnya memang nggak ada yang melarang kan, siapa saja televisi membuat apa namanya, jangankan azan atau apa gitu, iklan saja kan enggak bisa kita hindari. Kecuali nanti kalau sudah diatur dalam masa kampanye, masuknya sosok-sosok capres atau cawapres atau calon anggota DPR itu pasti akan diatur," tutur Doli.
Walau tidak ada regulasi yang melarang, Doli menekankan pentingnya etika.
"Tetapi kemudian soal etik, soal etik memang harusnya kan yang punya TV itu kan mbok ya harus mempertimbangkan lah. Kan sekarang orang lagi ramai, katanya enggak boleh kampanye di rumah ibadah, kan kira-kira begitu," kata Doli.
"Tetapi itu kan kalau azan, salat itu berkaitan dengan ibadah. Jadi secara etik saja harus dipertimbangkan, walaupun tidak ada aturan hukum yang kemudian dilanggar kalau ada soal itu," sambungnya.
Sebelumnya, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyoroti munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan pada salah satu stasiun televisi nasional.
Baca Juga: Heboh Ganjar Pranowo jadi Model Iklan Azan di TV, KPU: Itu Kewenangan KPI
Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas peristiwa yang dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu itu.
