Suara.com - Menjelang Pemilu 2024 dunia politik di Indonesia memang kian memanas apalagi dibumbui dengan laporan hingga tuntutan dari sejumlah tokoh politik hingga akademis. Salah satunya Badan Pengawasan Pemilu yang menerima ratusan laporan atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemiluhan umum.
Sampai bulan ini, tercatat 391 laporan dugaan pelanggaran Pemlu yang diterima oleh Bawaslu. Hal itu pun disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja
"Berapa pelanggaran yang terjadi saat ini? (di) tahun 2023. Pada per bulan November, ada laporannya 391 laporan," tuturnya.
Tentu saja ratusan laporan itu sangat beragam jenis pelanggarannya. Ia mengatakan kalau ada 181 laporan dengan kasus pelanggaran kode etik. Lalu ada 5 laporan yang diteruskan ke penyidik dan 34 laporan mengenai pelanggaran hukum lainnya.
Menurutnya, sebanyak 360 pelapor berasal dari masyarakat. Di antaranya 32 laporan dari bakal calon peserta Pemilu, 19 laporan dari partai politik, 14 laporan dari aparatur sipil negara (ASN) pedesaan, 6 laporan dari calon anggota DPR ibukota, serta 7 laporan dari pemantau Pemilu.
Dengan banyaknya laporan yang masuk Bawaslu mengaku sudah menangani semaksimal mungkin. Namun, di sisi lain Bawaslu mengungkap ada 194 dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu, kasus yang bisa ditindak lanjuti hanya 39 penyelenggara administrasi.
"Ini data per November. Pada saat ini sudah dilakukan beberapa hal untuk menangani pelanggaran yang ada," ungkap Bagja.
Baca Juga: Mahfud MD Singgung Pemimpin dari Hasil Curang Tidak Akan Membuat Kepemimpinan yang Baik
