Bahlil 'Senggol' Cak Imin Yang Tolak IKN: Anda Cocok Jadi Wagub, Bukan Wapres!

Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lebih cocok menjadi wakil gubernur atau wagub DKI Jakarta dari pada menjadi calon wakil presiden atau cawapres.

Sindiran ini disampaikan Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Cak Imin yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dengan alasan sudah nyaman di Jakarta. Cawapres nomor urut 1 pendamping capres Anies Baswedan itu juga sempat mengungkap tak mau dipindah ke hutan.

"Ada calon wakil presiden menyampaikan bahwa 'kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan'. Ini artinya anda cocok berpikir untuk memimpin Gubernur DKI Jakarta dan menjadi wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," kata Bahlil di hadapan relawan Prabowo-Gibran di Surabaya, Minggu (3/12/2023).

Bahlil selaku Ketua Dewan Pembina Pilar 08 pendukung Prabowo-Gibran itu kemudian menjelaskan bahwa pembangunan IKN telah diatur dalam undang-undang. Bahkan salah satu partai politik yang mendukung disahkannya Undang-Undang IKN tersebut ialah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Cak Imin.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah Undang-Undang dan itu sudah ada Undang-Undangnya. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung termasuk PKB, itu satu. Yang kedua karena itu perintah Undang-Undang maka wajib pemerintah siapapun wajib akan melakukan IKN," tuturnya.

Di sisi lain Bahlil mengklaim pemindahan ibu kota juga telah melalui kajian ilmiah dan berbagai pertimbangan panjang. Adapun salah satu pertimbangannya diklaim demi membangun Indonesia sentris.

“Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,” katanya.

Tak hanya mewujudkan Indonesia sentris, pembangunan IKN diklaim Bahlil juga untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga menurutnya keliru jika ada salah satu pasangan capres-cawapres yang menyebut IKN tidak melahirkan pemerataan ekonomi.

“Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu,” imbuh dia.