Infografis
Seperti yang diketahui, kalau format debat capres ini sudah diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Pemilu.
Namun, ketentuan teknis pelaksanaanya diatur dalam pasal 50 Peraturan KPU Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
Dalam hal ini, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai perubahan format debat harus tetap sesuai dengan UU Pemilu.
"Inovasi dan terobosan KPU bisa dilakukan, namun jangan menyimpangi UU," kata Titi.
Lantas, Titi menilai persoalan kehadiran capres saat debat cawapres sejatinya tidak melanggar aturan. Kalau, hanya sebatas mendampingi dengan tetap melangsungkan debat khusus buat Cawapres.
Maka dari itu, Titi pun memperingati agar format terobosan dari KPU jangan sampai membuat Capres ikut campur dalam debat Cawapres, berlaku sebaliknya. Sebab, dalam aturan telah mengatur debat Pasangan Calon dilaksanakan lima kali.
