Infografis
Suara.com - Usai medampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada debat perdana Pilpres 2024, Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3 Mahfud MD langsung keliling ke sejumlah titik di Provinsi Banten, Rabu (13/13/2023). Salah satunya menghadiri Seminar Kebangsaan di Universitas Faletehan, Cilegon, Serang, Banten.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Politisi PDI Perjuangan Rano Karno, Rektor Universitas Faletehan Prof Andiko Nugraha Kusuma, dan sejumlah civitas akademika.
Saat berada di depan ratusan mahasiswa, Mahfud bicara tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan hukum.
Ia menyampaikan, Indonesia Emas 2045 diharapkan betul-betul menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan di dalamnya adil dan makmur.
"Sekarang ini kita sudah merdeka. Namun, kemerdekaan kita masih tersandera oleh perilaku politik maupun geopolitik dunia," kata Mahfud.
Ke depan, kata dia, Indonesia sudah harus mampu menentukan posisi di kancah dunia. Indonesia 2045 harus sudah tidak ada orang miskin, tak ada pengangguran, lulusan SMA seluruhnya masuk ke perguruan tinggi, dan 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia. Setelah China, India, Amerika.
Prasyarat menuju itu, lanjut Mahfud, adalah demokrasi dan hukum yang baik. Demokrasi ditandai oleh Pemilu secara periodik. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menilai dan memvonis pemimpinnya.
Zaman Orde Baru, asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, di zaman Orde Baru, asas itu sekadar formalitas. Saat ini, Pemilu mengusung asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, ditambah jujur dan adil.
"Pemilu Orde Baru dulu nggak adil. Setahun sebelum Pemilu sudah bisa ada hasilnya. Dulu selalu ada intimidasi. Direpresi dan ditekan. Kalau seniman diteror dan dikecilkan," tuturnya.
Baca Juga: 9 Ulama Sepuh Turun Gunung Hadiri Debat Capres, Santri Milenial Optimis Ganjar-Mahfud Menang
Di era reformasi ini, kata dia, sudah ada instrumen hukum Pemilu yang lebih adil. Penyelenggara seperti Pemilu, KPU, Bawaslu, kini independen dipilih DPR.
