REGIONAL:
Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) mengenai transaksi janggal dana kampanye mencapai triliunan rupiah di Pemilu 2024.
Hasto pun meminta PPATK langsung membeberkan adanya temuan janggal tersebut kepada publik.
"Karena itulah, kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Adapun di sisi lain, Hasto meminta pengawasan terhadap peserta pemilu agar ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas.
"Ya bagian dari instrumen demokrasi ada fairness akuntabilitas dan juga dalam menggunakan sumber daya. Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok prodemokrasi sebagaimana Bapak Nurcholis Madjid almarhum itu mampu saat itu mendirikan KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu, untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antarpartai politik, antarcalon, supaya bisa dilihat," ungkapnya.
Politisi asal Yogyakarta ini lantas menyinggung adanya parpol yang tiba-tiba bisa memasang atau menyebar baliho di seluruh Indonesia lebih banyak dari jumlah pengurus partainya.
"Tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara. Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya. Ini harus ada yang menghitung, berapa apakah partai-partai itu melaporkan? Berapa biaya pemasangan baliho berapa jumlah baliho yang dipasang?" tuturnya.
Untuk itu, kata dia, kekinian sangat diperlukan adanya komite independen untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga justru telah diintervensi.
"Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen karena kita tahu beberapa waktu yang lalu. Yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi," ujarnya.
"Sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal transaksi-transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan," katanya.
Laporan PPATK
Sebelumnya, Bawaslu telah menerima laporan dari PPATK perihal dugaan transaksi janggal kampanye Pemilu 2024. Hal tersebut dikonfirmasi Anggota Bawaslu Lolly Suhenty.
"Betul, Ketua (Rahmat Bagja) sudah menginformasikan hal termaksud," kata kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).
Hingga saat ini, lanjut Lolly, Bawaslu masih mendalami dugaan transaksi janggal kampanye tersebut.
"Masih kami dalami," ujar dia.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan transaksi janggal dana kampanye mencapai triliunan rupiah.
"Kami bicara triliunan, kami bicara angka yang sangat besar, kami bicara ribuan nama, kami bicara semua parpol kami lihat," kata Ivan.
Menurut Ivan, pihaknya telah menyampaikan temuan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu yang memiliki data mengenai dana kampanye peserta Pemilu 2024.
"Kami sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kami sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya," ucap Ivan.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan kenaikan laporan yang diterima PPATK terkait transaksi kampanye Pemilu 2024 meningkat hingga 100 persen.
"Kami melihat memang transaksi terkait dengan Pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," ungkap Ivan.
TERPOPULER