Infografis
Sementara itu, dari kubu tetangga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bisa tegas menerapakan aturan usai munculnya kehebohan Teddy mengenakan seragam kampanye padahal berstatus sebagai anggota TNI.
"Ya silakan Bawaslu lah ya kan aturannya sudah jelas diterapkan dari yang sekecil-kecilnya bagaimana kalau pengawal-pengawal ini yang melekat dari KPU ini boleh masuk nggak? Kan gitu kan," kata politisi PDIP, Aria Bima di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).
Aria ingin agar ada aturan yang jelas soal keterlibatan ajudan di dalam area debat. Hal tersebut dimintanya karena mengingat pelaksanaan Pemilu sedianya berjalan secara jujur, adil dan seluruh kandidat memiliki kesempatan yang sama.
Selain itu, ia juga menekankan, unsur TNI aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis apalagi menjadi timses salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.
Aria pun meminta semua ditindak jika ditemukan pelanggaran. Termasuk jika itu terjadi pada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
"Yang jelas TNI tidak boleh titik tidak ada perkecualian karena ini manti akan sangat penting pada implememtasi di bawahnya Polri tidak boleh udah enggak ada umpama lagi. Kalau ada yang di pak Mahfud pak Ganjar, ya diperingatkan semuanya tidak ada kekhususan-khususan," ungkapnya.
Bagaimana Penjelasan Bawaslu?
Bawaslu turut buka suara mengenai keterlibatan Mayor Teddy pada debat capres.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan, ada potensi dugaan pelanggaran netralitas TNI dalam kemunculan ajudan pribadi Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya pada debat perdana calon presiden, Selasa (12/12/2023) lalu.
Baca Juga: Mabes TNI Buka Suara Soal Mayor Teddy Pakai Kostum Timses Prabowo-Gibran Saat Debat Capres
Sosok Teddy tertangkap kamera menghadiri debat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan duduk di barisan tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
