Suara.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan bakal melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Ganjar bakal ada sedikit penyempurnaan terkait penyaluran bansos, dengan membuat sistem Satu Data Indonesia, melalui program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.
Pakar Hukum Tata Negara Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengatakan, KTP Sakti merupakan upaya untuk mewujudkan single number identity.
Dalam perspekstif sistem pemerintahan digital sebenarnya sudah dirumuskan dalam RUU Sistem Pemerintahan Digital.
Dengan menggunakan single indentity atau satu identitas, maka semua administrasi pemerintahan akan menjadi satu big data dengan mempergunakan super app yang canggih.
“Dalam konteks ini, UU Tentang Perlindungan Data juga sudah ada. Sehingga program KTP Sakti sebenarnya merupakan implementasi yang mendahului RUU Sistem Pemerintahan Digital,” kata Hestu saat dikonfirmasi, Selasa (19/12/2023).
“Namun dasar hukumnya masih tetap ada yakni Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tambahnya.
Hestu sendiri mengaku, ikut menjadi anggota tim perancang RUU Sistem Pemerintahan Berbasis Digital ini mengatakan, dalam dunia e-government model pemerintahan berbasis digital sudah sampai pada tingkatan Governant 5.0. Sementara itu, saat ini Indonesia baru berada di tingkatan Governant 2.0.
“Jadi ide KTP Sakti memiliki jangkauan ke depan, menjadi solusi untuk mengejar Indonesia menuju Governance 5.0. KTP Sakti ini juga dapat dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan termasuk identity BPJS dan lain-lainnya,” ungkapnya.
Baca Juga: Politisi Senior PDIP Sebut Prabowo Tidak Mengerti Narasi Besar Pembangunan Ekonomi Jokowi
Agar gagasan ini dapat terwujud, kata Hestu, diperlukan sinergitas lintas sektor dan lintas bidang. Bahkan, gagasan tersebut sejatinya memberikan ruang koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan sebagai konsekuensi negara welfare state.
“Dengan satu data lewat single number identity maka seluruh bantuan akan tepat sasaran dan kontinyuitas bantuan akan tercatat secara sistem elektronik, yang pada akhirnya transparansi akuntabilitasnya terjamin,” jelasnya.
Dia mengatakan, dengan KTP Sakti yang didukung dengan fasilitas super app, seluruh aliran dana bansos dapat dipantau oleh rakyat yang melek digital.
“Di sinilah peran generasi emas yang cerdas di bidang teknologi informasi menjadi tulang punggungnya. Bansos tidak lagi mengalir melalui aktifitas musiman 5 tahunan demi elektoral. Melainkan ada kontinyuitas berkesinambungan,” katanya.
Sebaliknya, lanjut Hestu, bantuan sosial yang di luar program berdasar pada super apps akan mudah terpantau sebagai bentuk money politics, karena tidak masuk dalam sistem informasi bantuan sosial.
Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud, memastikan melanjutkan program bansos. Program yang disetujui DPR dan telah dianggarkan di Kementrian Keuangan ini, ke depan akan disalurkan dengan lebih tepat sasaran dengan adanya KTP Sakti.
