Suara.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) membandingkan Laporan Awal Dana Kampanye atau LADK dengan pembiayaan iklan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di media sosial berbasis Meta.
Peneliti Perludem Kahfi Adlan menjelaskan, Ad Library Meta menampilkan konten iklan dan besaran biaya yang dikeluarkan untuk beriklan di media sosial berbasis Meta beserta sumber pengiklannya.
“Fitur Ad Library ini dapat dijadikan instrumen untuk melihat sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang yang seharusnya tercatat dalam LADK,” kata Kahfi dalam konferensi pers secara daring, Rabu (20/12/2023).
Untuk mengetahui adanya sumbangan dari pihak lain dalam bentuk iklan kampanye di media sosial yang seharusnya tercatat di LADK periode 16 sampai 26 November 2023, Perludem dan ICW melakukan penelusuran iklan media sosial pada rentang waktu 16 November hingga 15 Desember 2023.
Penelusuran tersebut dilakukan dengan memasukkan kata kunci dari nama capres dan cawapres ke Ad Library.
Hasilnya, ditemukan 15 akun pengiklan yang mengkampanyekan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan total pembiayaan sekitar Rp444 Juta.
“Mayoritas bersumber dari akun pendukung atau relawan,” ujar Kahfi.
Kemudian, untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jumlah akun yang berkampanye sebanyak 33 dengan total pembiayaan hampir Rp779 Juta.
“Mayoritas bersumber dari akun pendukung atau relawan. Terdapat satu akun berasal dari badan usaha nonpemerintah,” ungkap Kahfi.
Lebih lanjut, pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki jumlah akun pengiklan paling banyak yaitu 87 akun dengan jumlah pembiayaan Rp829 Juta yang mayoritas bersumber dari pendukung atau relawan.
Berdasarkan penelusuran tersebut, Perludem dan ICW menemukan pembiayaan iklan di media sosial berbasis Meta untuk kampanye setiap pasangan capres dan cawapres mencapai ratusan juta.
“Akun pengiklan dalam tiap iklan kampanye mayoritas berasal dari akun relawan atau pendukung. Ini jadi salah satu penyebab mengapa biaya iklan di media sosial tidak tampak di LADK,” tutur Kahfi.
Idealnya, lanjut dia, jika iklan di media sosial bersifat organik dari relawan, mestinya tercatat di LADK sebagai sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang yang berasal dari perseorangan, kelompok, atau badan usaha.
“Jika iklan di media sosial tersebut sumber pendanaannya berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, maka perlu tercermin pada sumbangan dalam bentuk barang yang sumber pendanaannya berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik,” terangnya.
Perlu diketahui, KPU merilis LADK pasangan capres dan cawapres melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau Sikadeka.
