Infografis
“Kepolisian harus bisa menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum. Tidak tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Itu kalau Kepolisian ingin memperbaiki citranya selama ini,” pungkasnya.
Reiza menambahkan, kelompok koalisi pendukung Prabowo-Gibran memang bermasalah dengan soal etika dan kepatutan sejak awal. Hal ini, kata dia, diperkuat dengan keputusan Presiden bahwa Menteri dan Walikota tidak perlu mundur jika menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.
“Ya kelompok mereka memang penuh dengan masalah etika dan kepatutan sejak awal. Mulai dari putusan MK yang mengubah aturan UU soal persyaratan umur paslon yang terbukti melanggar etika berat,” ujarnya.
Keputusan Presiden, dia berujar, yang justru menjadi dasar konflik kepentingan pejabat publik dalam kontestasi dan kampanye politik, perilaku bullying Prabowo dalam debat dan pernyataan soal ‘Ndasmu Etik’, perilaku Gibran yang mengompori pendukung dalam debat, hingga pernyataan dan perilaku kampanye Zulkifli Hasan yang berkampanye dalam kapasitas sebagai Menteri Negara.
“Saya rasa, rakyat sudah sangat muak melihat perilaku tidak patut itu yang dipertontonkan secara terbuka oleh mereka dan bisa berpengaruh pada elektabilitas paslon yang mereka dukung,” pungkas Reiza.
