Infografis
Dia juga mengklaim, masih ada 15 investor yang mengantre untuk groundbreaking di IKN hingga akhir tahun ini.
"Totalnya paling tidak Rp45 triliun investasi swasta akan mengiringi apa yang sudah dimasukkan pemerintah sebagai investasi dari APBN," kata Bambang saat menghadiri groundbreaking Pakuwon Jati di IKN, Rabu (1/11/2023).
Selain itu, ketertarikan swasta untuk berinvestasi ke Ibu Kota baru itu tercermin dari tingginya letter of interest (LOI). OIKN mencatat, pihaknya sudah mengantongi lebih dari 300 LOI hingga saat ini.
Pro Kontra IKN
Jauh sebelum memasuki masa kontestasi politik ini, pembangunan IKN kerap menuai pro kontra. Hal itu bermula ketika pemilihan lokasi IKN hingga pengesahan UU yang dinilai terburu-buru.
Alasan yang pro pernah disampaikan oleh Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur berdasarkan adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta.
Ia menyebut, Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial.
Selain itu, kegagalan penyebaran penduduk lewat kebijakan transmigrasi. Ia menyebut, penyebaran penduduk hanya berhasil di wilayah Sumatera Barat, sedangkan di Kalimantan dan Papua gagal.
Hal ini menurutnya menyebabkan adanya ketimpangan sumber daya manusia, khususnya antara Jawa dan luar Jawa di bagian timur Indonesia.
Baca Juga: PLN Indonesia Power Mendukung Masa Depan yang Lebih Hijau dengan 13 Proper Emas
Sementara itu, sosok akademisi Prof. Sulfikar Amir memaparkan pemindahan IKN. Menurunya belum ada ada model yang baik pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
