"Pemilik media dan pemilik partai politik itu kalau bergabung dalam satu kegiatan kampanye politik tentu itu akan merugikan rasa keadilan dalam kampanye," ungkapnya.
Sebab, jaringan televisi yang digunakan oleh media televisi adalah jaringan milik publik yang seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, televisi yang dimiliki politisi malah dipakai untuk framing salah satu pihak demi urusan politik.
"Industri media kita ini telah melakukan penyalahgunaan besar-besaran atas ruang publik yang disiapkan dan sebenarnya harus dipergunakan secara lebih bertanggung jawab dan lebih adil bagi kepentingan umum," katanya.