Polri Respons TPN Ganjar-Mahfud yang Sebut Lembaga Survei Harus Izin Kapolres Sebelum Sebar Kuisioner

Suara.com - Polri membantah pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang menyebut lembaga survei harus meminta izin Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres jika ingin menyebar kuesioner ke masyarakat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan memastikan lembaga survei tidak perlu meminta izin Kapolres.

Sebab kegiatan survei terkait Pemilu 2024 bukan ranah dari pihak kepolisian.

"Lembaga survei yang ingin menyebarkan kuisioner tentunya bukan merupakan ranah kepolisian, sehingga tidak harus izin kepolisian," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (2/1/20234).

Menurut Ramadhan, Polri hanya memiliki wewenang atau tugas untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Termasuk memastikan keamanan, ketertiban dan kelancaran selama pelaksanaan Pemilu.

"Polri itu tidak boleh berpihak pada salah satu paslon, kepada salah satu caleg, ya, intinya tidak boleh terlibat politik praktis," katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima menyebut adanya upaya penggiringan opini lewat lembaga survei terkait pemenang Pilpres 2024 satu putaran.

“Survei yang harusnya memotret realitas tapi ini menggiring realitas opini yang ada,” kata Aria di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/1/2024).

Aria juga mengungkap bahwa lembaga survei tersebut mesti meminta izin kepada Kapolres setempat jika ingin menyebarkan kuesioner. Nantinya wilayah pengambilan sampel ditentukan oleh pihak kepolisian tersebut.

“Lembaga survei kalau mau nyebar kuesioner harus izin Kapolres. Kapolres ke Bhabinkamtibmas, waktu dapat izin 10 hari. Tempat sampelnya yang di mana harus nurunkan kuesioner sudah diketahui,” bebernya.