REGIONAL:
Suara.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsjad Rasjid menanggapi kabar netralitas MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Hal ini menjadi polemik, lantaran MNC Group terafiliasi dengan Partai Perindo yang merupakan salah satu partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
Menurutnya, penetapan media penyelenggara debat capres-cawapres sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"MNC mendapatkan gantian kan salah satu daripada penyelenggara debat itu. Jadi untuk itu, saya rasa balik lagi keputusan ada di KPU," kata Arsjad di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (1/1/2024).
Mengenai netralitas, Arsjad menilai pengusaha media memiliki hak untuk menentukan arah dukungannya, termasuk pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo.
"Semua media ini kan dimiliki, akhirnya ada ujungnya juga siapa pemiliknya. Setiap pemilik daripada media punya hak sendiri terhadap hak politiknya," ujar Arsjad.
Dia menilai, KPU mestinya memberikan keadilan bagi media televisi nasional yang memiliki hak sebagai media penyelenggara debat capres-cawapres.
"Ini adalah KPU, kami percaya KPU akan memutuskan yang terbaik dan mestinya keadilan ada untuk semua media setelah bisa melakukan dan ini hanya suatu live event yang bisa ditonton, dilihat semuanya," katanya.
Sekadar informasi, KPU menunjuk MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga yang akan diikuti oleh ketiga capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Debat yang akan digelar pada Minggu (7/1/2024) itu membahas tema Pertahanan, Keamanan, Geo Politik, dan Hubungan Internasional.
TKN Prabowo-Gibran Menolak
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan menolak debat calon presiden disiarkan MNC. Penolakan ini disampaikan lantaran kekhawatiran perusahan media itu berpihak ke salah satu pasangan calon.
Menurutnya, penolakan dari kubu pasangan calon nomor urut dua itu wajar, lantaran harus waspada. Apalagi, saat ini banyak media yang terafiliasi dengan kepentingan politik.
"Jadi kalau pasangan 02 merasa bahwa ada hal yang ganjil di dalam penyelenggaraan debat nanti dikuasai oleh satu konglomerasi media. Saya kira tidak saja secara spesifik pada kegiatan kampanye Pilpres, tetapi secara umum harus ada kewaspadaan," ujar Fahri saat dihubungi Suara.com, Minggu (31/12/2023).
Ia mengemukakan, konflik kepentingan alias conflict of interest kerap kali terjadi lantaran pemilik media saat ini kerap berasal dari kalangan politisi. Hal ini disebutnya akan berujung kerugian pada masyarakat.
"Pemilik media dan pemilik partai politik itu kalau bergabung dalam satu kegiatan kampanye politik tentu itu akan merugikan rasa keadilan dalam kampanye," ungkapnya.
Sebab, jaringan televisi yang digunakan oleh media televisi adalah jaringan milik publik yang seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, televisi yang dimiliki politisi malah dipakai untuk framing salah satu pihak demi urusan politik.
"Industri media kita ini telah melakukan penyalahgunaan besar-besaran atas ruang publik yang disiapkan dan sebenarnya harus dipergunakan secara lebih bertanggung jawab dan lebih adil bagi kepentingan umum," katanya.
TERPOPULER
