Jelang Debat Capres, Peneliti BRIN: RI Belum Sepenuhnya Berdaulat di Udara dan Laut

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Sabtu, 06 Januari 2024 | 01:00 WIB
Jelang Debat Capres, Peneliti BRIN: RI Belum Sepenuhnya Berdaulat di Udara dan Laut
Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah), Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami mengharapkan para calon presiden (capres) memaparkan kebijakan yang akan membuat Indonesia sepenuhnya berdaulat di udara dan laut memenangkan Pilpres 2024.

Ia menyampaikan, meski Indonesia sudah Merdeka 78 tahun, tapi belum sepenuhnya berdaulat di wilayah udara dan perairan laut, yang tercermin pada Flight Information Region (FIR) Indonesia yang kini masih dioperasikan Singapura.

FIR merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan dan penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan.

"Singapura mengoperasikan FIR Indonesia hingga tahun 2045, karena Indonesia belum memiliki infrastruktur mumpuni untuk melindungi wilayah udara sepenuhnya. Sebagai negara yang berdaulat, mestinya Indonesia secara penuh mengawasi lalu lintas udaranya," kata Athiqah di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Masalah keamanan udara dan laut diungkapkan Athiqah menyikapi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Debat Ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Debat yang akan diikuti tiga calon presiden (Capres) mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Geopolitik, Globalisasi, dan Politik Luar Negeri.

Athiqah menyebutkan, dampak dari kebijakan pengoperasian FIR, Singapura mengetahui apa yang terjadi di Indonesia, terutama di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang masih bergejolak.

"Harusnya Indonesia memperkuat kapasitas, agar FIR dikendalikan sepenuhnya oleh Indonesia, bukan Singapura," katanya.

Ia berharap, presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 dapat meningkatkan kapasitas teknologi alat utama sistem senjata (Alutsista) di udara.

Belum Berdaulat di Laut

Lebih lanjut, Athiqah menyebut, bahwa Indonesia juga belum sepenuhnya berdaulat di laut. Pasalnya, pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di perairan belum bisa dilakukan maksimal.

Dikatakan, TNI Angkatan Laut (AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki kapal, namun belum mumpuni untuk mejaga perairan Indonesia, karena kemampuan teknologi masih terbatas.

Akibatnya, jika ada kapal asing memasuki perairan Indonesia, sulit mengejar hingga ke wilayah perairan internasional.

Ia berharap para capres yang akan tampil pada debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2024) memiliki gagasan dan menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas dan infrastruktur menjaga wilayah laut Indonesia, seperti meningkatkan gross tonnage (GT) kapal.

“Meningkatkan kapasitas dan infarstruktur menjaga wilayah laut menjadi krusial, utamanya armada kapal. GT-nya perlu ditingkatkan. Punya kapal, tapi seperti macan ompong,” ujarnya

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bukan Hanya MNC Group, KPU Tambahkan Garuda TV sebagai Media Penyelenggara Debat Ketiga

Bukan Hanya MNC Group, KPU Tambahkan Garuda TV sebagai Media Penyelenggara Debat Ketiga

Kotak Suara | Jum'at, 05 Januari 2024 | 21:18 WIB

KPU Imbau Capres-cawapres Beri Penjelasan Bila Gunakan Istilah Asing dan Singkatan Saat Debat

KPU Imbau Capres-cawapres Beri Penjelasan Bila Gunakan Istilah Asing dan Singkatan Saat Debat

Kotak Suara | Jum'at, 05 Januari 2024 | 20:19 WIB

Serba-Serbi Debat Capres Ketiga 2024: Jadwal, Lokasi, Tema dan Penanyangan

Serba-Serbi Debat Capres Ketiga 2024: Jadwal, Lokasi, Tema dan Penanyangan

Kotak Suara | Jum'at, 05 Januari 2024 | 06:42 WIB

Terkini

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Kotak Suara | Rabu, 08 Januari 2025 | 16:29 WIB

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Kotak Suara | Sabtu, 04 Januari 2025 | 13:58 WIB

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Kotak Suara | Selasa, 24 Desember 2024 | 06:12 WIB

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Kotak Suara | Senin, 23 Desember 2024 | 11:26 WIB

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Kotak Suara | Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:37 WIB

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

Kotak Suara | Jum'at, 20 Desember 2024 | 23:22 WIB

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Kotak Suara | Kamis, 19 Desember 2024 | 19:26 WIB

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:51 WIB

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:27 WIB

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 12:34 WIB