Infografis
Suara.com - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan tentang tumpang tindih kewenangan dalam sektor keamanan di Indonesia.
Ganjar Pranowo mengaku sudah mempelajari masalah tumpang tindih, konflik antar lembaga, selama 10 tahun menjadi Gubernur dan saat menjadi Anggota DPR RI.
Ganjar mengaku sudah memiliki analisis sosiologis. "Tidak perlu diteliti dari nol. Data sudah ada, tinggal ambil keputusan," kata Ganjar.
Pasangan Mahfud MD ini mengaku komitmen terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan.
"Membereskan yang tumpang tindih harus dimulai dari pemimpin tertinggi," katanya.
Ganjar mencontohkan, masalah pertahanan di laut semua lembaga yang berwenang harus disatukan dalam sebuah institusi.
"Seluruh yang tumpang tindih perlu harmonisasi dan negosiasi,"
Ganjar mengaku masalah negara tidak boleh diurus oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah dan Forkopimda perlu dilibatkan.
Redefinisi Politik Bebas Aktif
Baca Juga: Debat Capres, Anies Baswedan Ingin Indonesia Jadi Penentu Arah Perdamaian Dunia
redefenisi politik bebas aktif. Untuk mengatasi persoalan pertahanan dan keamanan serta politik luar negeri Indonesia.
