Suara.com - Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dalam debat calon presiden di Istora Senayan Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 menyoroti utang berisiko pada terjadinya intervensi kedaulatan Indonesia.
Anies juga menilai ada batasan besaran utang tertentu yang masih aman bagi negara berkembang dan menengah seperti Indonesia, yang berbeda dengan negara maju.
“Utang luar negeri adalah instrumen yang sah. Namun, ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan pasangan calon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah?” ujar Anies, Minggu, (7/1/2024).
Anies menilai, sebaiknya disebutkan berapa proporsi yang ideal untuk utang di Indonesia. Anies menanggapi pernyataan Prabowo yang ironisnya mengatakan bahwa utang luar negeri Indonesia adalah yang terbaik.
“(Tidak cukup) kalau hanya mengatakan bahwa utang kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya. Menurut hemat kami, (rasio) utang kita harus maksimal berada di angka 30 persen dari GDP (produk domestik bruto/gross domestic product), sehingga kita aman di bawah 30 persen,” ujar Anies.
Menurut Anies, utang tetap dapat dilakukan, tetapi memperhatikan beberapa kondisi.
“Caranya apa (agar 30 persen GDP) dengan pertama, menata utangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk melibatkan swasta,” tegasnya.
Anies pun menilai perlu mengurangi kebocoran pajak dalam pengelolaan utang negara.
“Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga di (rasio) GDP kita di samping mengurangi kebocoran pajak dan utang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif,” kata dia.
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu meminta utang jangan dipakai untuk aktivitas yang tidak produktif, sehingga menghambur-hamburkan anggaran negara yang terbatas.
“Jangan sampai utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif, misalnya utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat,” pungkasnya.
TERPOPULER
