Suara.com - Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku mendapat 'perintah' dari orang Polda untuk membuat pernyataan 'baik-baik' mengenai kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hindarto mengemukakan, pesan tersebut didapat saat ramai sejumlah civitas akademika perguruan tinggi membuat petisi terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Ya, di hari Jumat saya dapat WhatsApp dari orang yang ngaku anggota polisi atas intruksi Polda Jateng. Beliau minta saya untuk buat video," kata Ferdinandus kepada Suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/24).
Baca juga:
- Gibran Dikerubungi Mak-Mak Saat Kampanye: Mbak Selvi Gimana Perasaannya
- Berbeda Kubu dengan Anang Hermansyah di Debat Capres Terakhir, Sikap Aurel Dipuji
- Arie Kriting Jadi Saksi Komika Abdur Tolak Jadi Buzzer, Lebih Pilih Dukung Anies Sesuai Hati Nurani
Mendapat 'perintah Polda', Hindarto memilih tidak menggubrisnya karena memiliki sikap yang berbeda dengan keinginan penguasa tersebut.
Hindarto menegaskan, sikapnya tidak jauh dengan pernyataan civitas akademik UGM, UII, UI dan perguruan tinggi lainnya yang kecewa dengan Presiden Jokowi yang diduga terlibat politik praktis.
Parahnya hingga Senin (5/2/24) kemarin, Hindarto masih dihubungi sampai beberapa kali ditelepon.
Tak hanya itu, ia juga dikirim video testimoni yang telah dibuat koleganya sesama rektor di Semarang, seperti pernyataan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, UIN Walisongo Semarang dan lain-lainnya.
"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kami harus berbicara jujur," paparnya.
Baca Juga: Profil Rektor Unika Soegijapranata, Ngaku Diminta Bikin Video Apresiasi Kinerja Jokowi
Hindarto mengaku sebelumnya menghadiri pertemuan dengan 26 rektor Universitas Katolik seluruh Indonesia pada Sabtu (4/2/24) di Kota Surabaya. Pertemuan tersebut membahas sikap di tengah ketidakjelasan iklim demokrasi jelang Pemilu 2024.
"Panduan kami ada kok bahwa Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Jadi bukan mendukung salah satu paslon, tapi untuk menyuarakan kebenaran," katanya.
Hindarto pun mengungkapkan kekecewaan dengan gelaran pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.
Baca: Anak Jokowi Sowan ke Cikeas, SBY Sapa Gibran: Sehat Kamu?
Apalagi setelah mendengar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden.
"Ini sejarah pertama kali ada seorang presiden yang masih aktif dan anaknya jadi calon sesuatu yang tidak mudah. Semoga pemilu 2024 berjalan baik ditengah banyak hal yang kurang pas," katanya.
