REGIONAL:
Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengaku merasa terusik dengan ramainya gerakan sivitas akademika melayangkan petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
SBY mengaku bahwa jelang akhir masa kampanye Pilpres 2024 justru muncul gerakan masif dari akademika untuk mendesak pemerintah bersikap fair di penyelenggaran Pemilu.
Pernyataan itu disampaikan SBY saat menyampaikan pidato politik bertema ‘Yang Sudah Baik Lanjutkan, Yang Belum Baik Perbaiki’ di Avenzel Hotel, Kota Bekasi, Rabu (7/2/2024).
Baca juga:
- Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
- Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
- Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
- Gaya Selvi Ananda Kampanye di Pasar Kemiri Depok Disorot: Mbokya Dibeliin Sepatu Mas Gibran
“Masih berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, ada satu hal yang mengusik hati dan pikiran saya,"
"Di penghujung masa kampanye saat ini, muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus. Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur dan adil,” kata SBY.
Kendati demikian, SBY menyadari bahwa secara tidak langsung gerakan kritis dari para akademisi itu lahir dari rasa kekhawatiran dalam Pemilu 2024.
“Secara implisit, mereka khawatir jika pemilu tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur dan secara adil,” ujarnya.
Hingga kini ada sejumlah kampus yang telah melayangkan petisi kepada Jokowi. Kali pertama petisi tersebut dimulai dari alumnus almamater Presiden Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Penyampaian petisi tersebut kemudian berlanjut ke Civitas Akademika Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand) Padang, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dalam petisinya, mereka menyinggung soal etika hingga sikap kenegarawanan Jokowi saat masa pemilihan umum (pemilu) dalam petisi itu.
Petisi itu dipicu dari akumulasi sejumlah persoalan terkait konstitusi negara yang disebut-sebut 'ditabrak' Presiden Jokowi, seperti putusan kontroversial MK hingga UU Pemilu yang menyoal pasal presiden boleh berkampanye.
Kontributor : Mae Harsa
TERPOPULER
