Suara.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan di sejumlah daerah dengan mengangkat isu hak angket dan pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini.
Bahkan pada Jumat ini (1/3/2024), aksi pemakzulan Jokowi juga digelar di depan Balai Kota Surakarta.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak menjadi masalah dengan demonstrasi tersebut.
"Oh iya, Silahkan mongggoh asalkan tertib," ujarnya kepada awak media di Solo, Jumat (1/3/2024).
Selain di Kota Solo, aksi serupa juga dilakukan di depan Gedung DPR Jalan Jenderal Gatot Subroto. Salah satu tuntutan massa aksi, mereka menolak hasil pemilu yang dianggap curang, dan meminta anggota DPR untuk menggunakan hak angket.
Pada aksi ini, selain massa yang menolak pemilu curang, juga ada massa tandingan.
Meski keduanya ditempatkan ditempat masing-masing namun orator sempat mengingatkan agar massa tidak terprovokasi oleh massa tandingan.
"Ibu-ibu, bapak-bapak. Konsen ke mobil komando. Jangan tengak-tengok ke sana. Jangan terprovokasi," kata orator dari atas mobil komando, katanya di lokasi, Jumat.
Pantauan Suara.com, meski masyarakat telah memadati ruas Jalan Gatot Subroto, namun arus lalu lintas di jalan tersebut masih dapat dilintasi oleh kendaraan.
Baca Juga: Refly Harun di Depan Massa Aksi: Kalau Kita Ingin Jokowi Dimakzulkan, Ada Ayatnya di Konstitusi
Akibatnya kemacetan panjang tidak bisa terhindarkan. Kendaraan terlihat mengular begitu panjang atas aksi ini. Klakson kendaraan penendara yang melintas juga terus mewarnai jalannya aksi demonstrasi.
Dijaga Ribuan Personel
Sebelumnya, sebanyak 2.590 personel gabungan dikerahkan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, yang rencanyanya bakal digelar pada Jumat (1/3/2024).
Dalam poster yang diterima Suara.com, melalui group Whatsapp, demontrasi ini bakal diikuti oleh ribuan massa, dan aksi bakal berlansung pada pukul 13.30 WIB.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel yang dikerahkan merupakan gabungan dari TNI-Polri, dan stake holder pemerintah.
"Kami melibatkan sejumlah 2.590 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait,” kata Susatyo, dalam keterangannya.
