Suara.com - Pakar Politik Hendri Satrio menanggapi isu keretakan hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Menurut dia, tanda-tanda renggangnya hubungan Jokowi dan Prabowo memang terlihat, tetapi belum tentu hal itu benar-benar terjadi.
"Terkadang dalam politik, yang kita tidak lihat bukan seperti yang tidak kita lihat Yang tidak kita dengar bukan berarti seperti yang tidak kita dengar," kata pria yang akrab disapa Hensat itu saat dihubungi Suara.com, Senin (15/4/2024).
Lebih lanjut, dia menilai wajar bila ada isu kerenggangan hubungan Jokowi dan Prabowo yang menyebar di tengah masyarakat.
"Jadi, kalau kemudian ada sense, ada aroma bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi renggang ya wajar-wajar saja. Karena menurut saya, memang kejadian politik itu tidak bisa ditutup-tutupi," ujar Hensat.
Terlebih, tambah dia, Rakyat Indonesia umumnya menggantungkan harapan agar Prabowo bisa menjadi presiden yang independen dan lepas dari bayang-bayang Jokowi.
Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai sebagai langkah srategis untuk membuat konsolidasi parlemen.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, yang mendukung upaya Prabowo dalam membangun dukungan politik yang lebih luas.
"Langkah Prabowo bertemu dengan Airlangga adalah langkah tepat. Konsolidasi parlemen lebih dibutuhkan oleh Prabowo dengan bertemu ketum parpol," kata Hari Purwanto, dikutip hari Senin (15/4/2024).
Hari menambahkan, Prabowo tidak lagi membutuhkan dukungan dari Presiden Joko Widodo, yang menurutnya tidak memiliki parpol di parlemen dan hanya mendapat dukungan dari dinasti pemodal.
Ia berpendapat bahwa pertemuan antara Prabowo dan Airlangga tidak hanya simbolik tetapi juga mencerminkan hubungan khusus antara dua pucuk pimpinan parpol yang akan sangat berpengaruh dalam pemerintahan yang akan datang.
"Pertemuan antara PS (Prabowo Subianto) dan AH (Airlangga Hartarto) selain sama-sama pucuk pemimpin parpol tapi memiliki hubungan lebih khusus," jelas Hari.
Menurut Hari, kekuatan parpol di parlemen akan menjadi penentu kebijakan dan langkah-langkah ke depan bagi pemerintahan yang akan dimulai secara sah pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Ia juga menekankan bahwa Jokowi, yang akan segera lengser, adalah bagian dari masa lalu yang hanya berharap belas kasihan dari parpol di koalisi Indonesia Maju.
Komentar ini menunjukkan dinamika politik yang sedang berkembang dan pentingnya membangun aliansi kuat di parlemen untuk mendukung agenda pemerintahan yang efektif.
TERPOPULER
