Suara.com - Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024 akan dilanjutkan dengan putusan dismissal yang menentukan suatu perkara bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau tidak.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, setelah mendengarkan keterangan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait, pihaknya akan melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH secara tertutup.
“Hasil pemeriksaan seluruh rangkaian ini akan kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim yang akan dihadiri oleh sembilan orang hakim,” kata Arief di ruang sidang panel 3 MK, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2024).
Adapun sidang putusan dismissal ini rencananya akan digelar pada 21 sampai 22 Mei 2024.
Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan setelah RPH dan putusan dismissal, perkara yang ditetapkan bisa melanjukan ke tahap pembuktian akan diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli.
“Jika lanjut nanti juga akan ada panggilan sidang pembuktian, oleh karena itu untuk dipersiapkan masing-masing perkara itu lima saksi dan satu ahli jika akan mengajukan,” ujar Suhartoyo di ruang sidang panel 1 MK.
Kemudian, lanjut dia, sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan saksi dan ahli dari masing-masing pihak akan digelar pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024.
Sekadar informasi, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Adapun agenda sidang sengketa kali ini ialah mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, Bawaslu, dan pihak terkait.
Baca Juga: Ditanya soal RUU MK, Jokowi Cecar Balik Wartawan: Tanyakan ke DPR
Rangkaian sidang PHPU Pileg 2024 dibagi menjadi tiga panel yang masing-masing dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Anggota MK Arief Hidayat.
