Infografis
Suara.com - DPR RI lagi-lagi menjadi sorotan setelah mengacuhkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembahasan kilat revisi UU Pilkada bareng pemerintah pada Rabu (21/8/2024) kemarin. Tindakan DPR dan pemerintah diduga memiliki niatan terselubung untuk 'meloloskan' batas usia Kaesang Pangarep untuk memberikan yang mengotak-atik RUU Pilkada.
Menanggapi itu, Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan menegaskan jika lembaga negara baik badan legislatif maupun eksekutif tidak bisa menganulir putusan MK.
"Tidak bisa. Dalam negara demokrasi putusan badan yudikatif tidak bisa dianulir oleh badan legislatif maupun badan eksekutif," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (22/8/2024).
Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tetap menggunakan putusan MK sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Jika KPU tidak menggunakan keputusan MK maka pelaksanaan Pilkada berpotensi melanggar hukum dan KPU dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum
"Kalau tidak menggunakan putusan MK, maka pelaksanaan pilkada melanggar hukum sehingga dapat digugat melalui jalur hukum, dan KPU dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum," katanya.
RUU Pilkada di Baleg DPR
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah setuju melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut RUU Pilkada. Delapan fraksi itu meliputi Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP, sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menolak pembahasan RUU Pilkada untuk diundangkan.
