REGIONAL:
Politisi Partai Demokrat Soeyoto mengomentari perihal dugaan ekspor ilegal 5 juta metric ton bijih nikel yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menjelaskan, untuk ore nikel sejumlah 5 juta metrik ton, dengan asumsi 1 dump truk mampu mengangkut 20 metrik ton, ada 250 ribu dump truk membawa nikel ilegal dan tidak terpantau aparat penegak hukum. "Ini aneh," katanya.
Sementara itu, dugaan transaksi gelap ekspor ilegal bijih nikel ke China telah diributkan oleh ekonom Faisal Basri sejak 2021 lalu.
Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyampaikan keganjilan data General Customs Administration of China pada 2020 yang berlawanan dengan catatan ekspor bijih nikel Indonesia.
Menurut Faisal, nilai impor itu mencapai US$193,6 juta, atau sekitar Rp2,8 triliun.
"GCAC pada 2020 mencatat masih ada 3,4 juta ton impor dari Indonesia dengan nilai jauh lebih tinggi dari 2014, yakni US$193,6 juta atau Rp2,8 triliun, lebih tinggi dari 2019," papar Faisal di sebuah diskusi Core Media Discussion: Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan, pada 2021 lalu
Faisal mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya bisa melacak potensi kebocoran ekspor bijih nikel tersebut yaitu dengan menghitung total produksi smelter nikel yang ada di Indonesia dan dibandingkan dengan kebutuhan produsen nikel.
Pernyataan Faisal Basri itu telah dibantah oleh BPS yang mengatakan catatan ekspor nikel pada 2020 lalu telah nihil. Catatan nihilnya ekspor sejalan pemberlakuan larangan ekspor komoditas dengan nomor HS 2604.
Menanggapi hal tersebut, Soeyoto menyoroti ketidaktahuan aparat soal ekspor ilegal tersebut yang seharusnya sangat terlihat.
“Kalau sebegitu banyak, 5 juta Ton Aparat tidak tahu, betapa rawannya Negeri Kita,” ujar Soeyoto, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @soeyoto1 pada Senin (26/6/2023).
Ia kemudian mengungkapkan dugaannya bahwa sebenarnya ada yang mengetahui perihal ekspor tersebut atau memang ada kebijakan yang hanya memperbolehkah ekspor ke Cina.
“Patut diduga ada yang tahu, atau ada kebijakan tidak boleh ekspor ke Luar Negeri kecuali CINA,” ujar Soeyoto.
TERPOPULER
