Menpar Jualan 10 'Bali' Baru ke Cina

Suara.com - Tak cuma mempromosikan Wonderful Indonesia di Cina, Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya juga menawarkan skema investasi menarik bagi para investor yang ingin menanamkan modal di sektor pariwisata Tanah Air.

Tahun lalu, jumlah outbond traveler (wisatawan ke luar negeri) Cina sebanyak 120 juta orang.

“Asumsi pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 sebesar 5,3 persen, sama dengan prediksi The World Bank dan Standard Chartered. ADB (Asian Development Bank) lebih optimistis, dia menyatakan 5,4 persen,” kata Menpar, dalam business forum Indonesia China Chamber of Commerce (INACHAM), di Grand Hyatt, Shanghai, beberapa waktu lalu.

Realisasi investasi juga terus mengalami pertumbuhan positif. Pada 2015, investasi naik 17,8 persen, dengan realisasi 40,4 miliar dolar AS, sedangan komitmen untuk investasi mencapai 137 miliar dolar AS, atau naik 45 persen dari tahun sebelumnya.

“Persentase realisasi investasi di sektor pariwisata lebih besar lagi, naik 53 persen dari tahun lalu, dengan nilai US$ 1,049 juta. Investasi di bidang pariwisata menyumbangkan 2,29 persen dari total investasi nasional,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Arief, menempatkan 5 prioritas utama dalam membangun Indonesia saat ini, yaitu infrastruktur, maritim, pangan, energi, dan pariwisata. Baru kali ini, pariwisata menjadi amat penting dalam prioritas pembangunan nasional.

“Pariwisata memang penyumbang devisa yang terus mengalami pertumbuhan. Yang lain, seperti minyak dan gas bumi, batubara, kelapa sawit, tiga terbesar itu turun drastis,” ujar Menpar lagi.

Lalu, apa yang hendak dibuka untuk investasi pariwisata? Arief menyebut percepatan pengembangan destinasi 10 'Bali' baru. Di Cina, Menpar memaparkan potensi Danau Toba-Sumatera Utara, Tanjung Kelayang-Belitung, Tanjung Lesung-Banten, Kepulauan Seribu dan Kota Tua- DKI Jakarta, Candi Borobudur-Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru-Jawa Timur, Mandalika Lombok-Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo-Nusa Tenggara Timur, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, dan Morotai-Maluku Tenggara.

Investasi Pariwisata Butuh 20 Miliar Dolar AS
Badan Otorita, yang bertugas membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, akan bertugas secara maksimal di sana, dengan membangun membangun amenitas. Amenitas merupakan fasilitas penunjang pariwisata, seperti hotel, resort, convention, theme parks, golf course, restoran, café, dan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan saat tinggal.

“Sebanyak 10 top destinasi itu membutuhkan investasi sekitar US$ 20 miliar. Pemerintah Indonesia akan menyiapkan 50 persennya dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Sisanya, US$ 10 miliar, mengajak private sector atau swasta untuk membangun amenitas,” kata Arief, di hadapan para pengusaha Cina itu.

Menpar berharap, 10 dolar AS itu bisa didapat dari investor Cina, yang saat ini dinilai memiliki capital paling kuat untuk berinvestasi.

Lalu, apa saja bentuk investasi yang dibutuhkan? Pertama, hotel. Menpar Arief mengatakan hingga 2013, baru ada 57.724 kamar yang diproyeksikan menjadi 120.000 kamar pada 2019. Kedua, lanjut dia, restoran yang ada baru 9.120 buah.

Untuk restoran, kata Menpar Arief, masih membutuhkan 15.000 lagi hingga 2019. Ketiga, marina atau tempat sandar yacht (perahu pesiar) yang baru ada 10 tempat, sehingga dibutuhkan 100 buah hingga 2019.

“Masih banyak lagi, seperti diving operator, international recreation parks, dan lain-lain yang membutuhkan investasi,” imbuhnya.

Lantas, keuntungan apa saja jika investastor ikut investasi di sektor pariwisata Indonesia? “Banyak insentif dan fiskal yang didapat. Ada keringanan pajak, import duty, pajak PPn dan PpnBM, sehingga pengusaha bisa mengimpor barang-barang untuk melengkapi building atau proyeknya dengan lebih ekonomis, untuk mendorong agar industrinya segera berjalan di Special Economic Zones (SEZ),” ungkap Marketeer of The Year 2013 versi MarkPlus itu.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sendiri sudah melakukan deregulasi terhadap banyak hal, selama hampir 2 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Tiga regulasi yang terkait dengan international openness itu adalah, pertama, pemberlakuan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), yang saat ini sudah diberlakukan pada 169 negara.

Kedua, implementasi Clearance Approval for Indonesia Theritory (CAIT) untuk yacht, sehingga izin untuk memasukkan perahu pesiar yang hendak berlayar ke perairan Indonesia tidak lagi butuh 3 minggu, tapi cukup 3 jam saja. Targetnya sama dengan Singapura dan Hongkong, 1 jam selesai.

Ketiga, pencabutan asas cabotage, yang memberi keleluasaan kepada cruise atau kapal pesiar untuk menaikturunkan penumpang di 5 pelabuhan besar di Tanah Air, sehingga penumpang bisa terbang ke destinasi wisata, lalu dilanjutkan dengan berlayar, berkeliling pulau-pulau indah di Tanah Air.

“Indonesia memiliki wisata bahari yang sangat bagus. Tidak perlu diragukan lagi keindahan alamnya. Banyak orang yang tidak tahu, CNN International sudah merilis, snorkeling site terbaik di dunia ada di Raja Ampat, sementara runner up-nya adalah Labuan Bajo, NTT,” ujar Menpar.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah Asia Pasific Kemenpar, Vincensus Jemadu, yang membawahi kawasan Cina, mempresentasikan satu per satu 10 top destinasi tersebut.

“Prinsipnya, business lead, government support. Untuk investasi publik, kami membangun infrastruktur dasar dan dan fasilitas pendukungnya. Private investment menggarap amenitasnya," ujar Vincensius.