Suara.com - KPPPA hingga saat ini masih menyoroti banyaknya pengusaha atau perusahaan yang kurang memperhatikan dan belum memenuhi hak-hak pekerja perempuan, khususnya hak perlindungan sesuai kodrat, seperti cuti saat haid, hamil, melahirkan dan menyusui.
Kondisi inilah yang menghambat peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga kesenjangan gender dalam ekonomi dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih cukup besar.
Menyikapi hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menetapkan perlindungan hak perempuan dalam ketenegakerjaan berkaitan erat dengan program Three Ends, karena perempuan pekerja di Indonesia banyak mengalami kekerasan baik di tempat kerja maupun dalam rumah tangga (KDRT).
"Kami terus berupaya menjamin hak-hak dasar perempuan pekerja, melalui kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan seperti penegakan ketaatan penerapan norma kerja, penyediaan sarana dan prasarana kerja yang responsive gender, peningkatan kesehatan dan gizi yang optimal serta memenuhi hak-hak reproduksinya," ungkap Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Dannes dalam Sosilisasi Stop Diskriminasi dalam Ketenagakerjaan lewat siaran persnya.
Melalui Dialog Interaktif Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kemen PPPA berharap, ada peningkatkan pengetahuan, kepedulian dan tanggung jawab berbagai pihak, baik pengusaha, serikat pekerja, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya dalam melindungi tenaga kerja perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, khususnya memenuhi hak reproduksi mereka di tempat kerja.
"Mari kita bersinergi, melindungi tenaga kerja perempuan, berilah mereka rasa aman dan nyaman, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja perempuan dalam mengisi pembangunan bangsa ini. Stop Diskriminasi dalam Ketenagakerjaan, penuhi hak reproduksi perempuan pekerja,” ujar Vennetia.
