Suara.com - PDIP tegaskan bahwa pihaknya siap jadi partai oposisi pemerintah jika hasil pemilu 2024 resmi menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, yang mengatakan bahwa partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sangat berpengalaman menjadi partai oposisi seperti pada 2004 hingga 2009 silam.
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto melalui keterangannya, Kamis (15/2/2024).
Hasto juga menekankan pentingnya keberadaan partai oposisi sebagai penyeimbang, agar proses demokrasi bisa berjalan dengan semestinya. Bahkan, PDIP juga siap mengerahkan para politikusnya yang duduk di parlemen Senayan untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
"Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," tambah Hasto.
Pertanyaanya, apa itu partai oposisi?
Melansir proposal skripsi karya Damanhuri, UIN Syarif Hidayatullah, 2009, disebutkan bahwa partai oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik pemerintahan yang sedang berjalan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan oposisi sebagai partai penentang di dewan perwakilan dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan mayoritas yang berkuasa.
Konsultan politik Eep Saefulloh juga menjelaskan oposisi adalah setiap ucapan atau perbuatan yang meluruskan kekeliruan sambil menggarisbawahi dan menyokong segala sesuatu yang sudah benar.
Baca Juga: Nasib Partai Pendukung Ganjar-Mahfud di Pileg 2024, Gagal Dapat Coattail Effect?
Tugas partai oposisi melakukan segala kegiatan pengawasan terhadap kekuasaan politik yang bisa jadi keliru. Tapi sebagai catatan, oposisi bukan sekadar menyatakan tidak setuju atau melawan kekuasaan membabi buta.
Sehingga, tugas partai politik bukan menentang secara subyektif atas dasar ketidaksukaan, melainkan menentang dengan semangat loyal kepada negara maupun cita-cita masyarakat Indonesia.
Sehingga kesimpulannya, partai oposisi menjadi penyeimbang, pemerhati, pengontrol dan evaluator perilaku dan kinerja pemerintah berkuasa apabila keluar dari jalur pembangunan.
