Suara.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian disorot dan dikritik sejumlah pihak. Tepatnya setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami serangan siber alias diretas sejak Kamis (20/6/2024) kemarin.
Peretasan tersebut melumpuhkan beberapa layanan penting pemerintah, termasuk layanan keimigrasian. Hinsa menjelaskan hal ini bisa terjadi karena ada kesalahan atau kekurangan pada tata kelola BSSN.
Buntut masalah tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Hinsa Siburian ke Istana.
Di sisi lain, segala hal tentang Hinsa Siburian, disorot. Tak terkecuali harta kekayaannya sebagai Kepala BSSN sejak tahun 2019 lalu. Berikut informasinya melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Harta Kekayaan Hinsa Siburian
Mengutip laporan tersebut, Hinsa Siburian terakhir kali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK pada 23 Februari 2024. Total harta mencapai Rp 9,74 miliar dengan salah satu asetnya berupa tanah dan bangunan.
Aset tersebut bernilai Rp 4,2 miliar yang tersebar di Mimika dan Depok. Selain itu, Hinsa juga memiliki dua mobil yang totalnya mencapai Rp 989 juta. Kendaraannya ini terdiri dari Toyota Alphad dan Toyota Raise.
Lalu, dalam laporan tersebut, Hinsa tercatat mempunyai kas dan setara kas senilai Rp 4,55 miliar. Hanya itu aset-aset yang dimiliki Purnawirawan TNI berpangkat Letjen ini dan tidak ada utang di dalamnya. Berikut data kekayaannya secara lengkap.
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 4.200.000.000
Tanah Seluas 1462 m2 di KAB / KOTA MIMIKA, HASIL SENDIRI Rp 200.000.000
Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp 3.750.000.000
Tanah Seluas 1912 m2 di KAB / KOTA MIMIKA, HASIL SENDIRI Rp 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 989.000.000
MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 700.000.000
MOBIL, TOYOTA RAISE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 289.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0
D. SURAT BERHARGA Rp 0
E. KAS DAN SETARA KAS Rp 4.558.987.337
F. HARTA LAINNYA Rp 0
Sub Total Rp 9.747.987.337
Sementara itu, tidak diketahui pasti berapa gaji Hinsa tiap bulan sebagai Kepala BSSN. Namun, ia diperkirakan menerima uang pokok sebesar Rp 5,4 juta. Lalu, diberikan pula tunjangan jabatan level 18 sebesar Rp49,86 juta.
Dikritik Anggota DPR
Terkait serangan siber ransomware, sosok Hinsa disorot karena pernyataannya. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI bersama dengan Kemenkominfo, Kamis (27/6/2024), ia menyebut BSSN tak punya backup data PDN.
"Kalau kita ini kan tidak ada backup-nya, itu yang fatal. Dari data center ini tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis seperti yang ada di Surabaya," ujar Hinsa di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono kemudian mengaku kecewa lantaran tidak adanya data backup di PDN. Hinsa pun mengakui ada kesalahan pada tata kelola di BSSN dan ini disebut sedang diselesaikan.
"Ini semua yang kecewakan Pak, ini kan pembangunan bukan sehari-dua hari, sudah planning-nya bertahun-tahun. Base case scenario-nya ada di seluruh dunia gampang untuk kita dapatkan, ahlinya, contohnya, tapi kenapa penanganannya sangat lamban?," kata Dave.
"Betul Pak jadi itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi," jelas Hinsa.
Bukan hanya Dave, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, juga buka suara terkait tidak adanya back up data PDN. Ia pun melontarkan kritik atas pernyataan tersebut dan menyebut hal ini sebagai kebodohan.
"Kalau enggak ada backup bukan (kesalahan) tata kelola sih Pak, itu bukan tata Kelola, itu kebodohan aja Pak," ucap Meutya.
Dipanggil Jokowi
Kepala BSSN Hinsa Siburian dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta. Dalam agenda Jumat (28/6/2024) itu, ia tiba di lokasi sekitar pukul 13.32 WIB. Selain dia, hadir pula Menkominfo Budi Arie Santoso.
Pertemuan itu disebut membahas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh ransomware. Hinsa membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa bersama Jokowi akan turut dibahas soal evaluasi.
"Mau rapat dulu. (Iya), terkait kemarinlah (peretasan PDNS), yang pasti akan melakukan evaluasi," kata Hinsa kepada awak media.
Bukan hanya Hinsa dan Budi, Jokowi turut memanggil sejumlah pejabat lain dalam pertemuan tersebut. Mulai dari Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menkeu Sri Mulyani.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
TERPOPULER
