Raffi Ahmad Akhirnya Lapor LHKPN, Begini Cara Cek Data Resmi Kekayaan Sultan Andara

Suara.com - Raffi Ahmad sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Namun sekarang LHKPN Raffi Ahmad masih dalam tahap verifikasi untuk selanjutnya dimasukkan ke laman resmi LHKPN dan bisa diakses publik. "Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi memastikan semua aset dimasukkan," ucap Budi Prasetyo selaku anggota Tim Juru Bicara KPK pada Rabu (8/1/2025).

Lantas bagaimana cara cek data resmi LHKPN? Simak penjelasan berikut ini.

Cara Cek Data Resmi Kekayaan Pejabat Negara

Publik dapat dengan mudah melihat harta kekayaan pejabat negara secara daring lewat website resmi e-LHKPN. Sebagai informasi, e-LHKPN disediakan KPK untuk meningkatkan transparansi yang merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak korupsi.

Mekanisme itu diterapkan sebagai upaya pencegahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kewajiban pelaporan LHKPN diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Setelah pelaporan, KPK pun mengumumkan LHKPN pejabat negara sehingga dapat diakses publik. Berikut adalah langkah-langkah mengakses LHKPN pejabat negara:

1. Akses Situs LHKPN

Situs resmi untuk mengakses LHKPN adalah https://elhkpn.kpk.go.id/. Setelahnya akan muncul 2 menu, yakni "Lapor LHKPN" dan "Akses Pengumuman LHKPN". Untuk melihat rincian harta kekayaan pejabat negara seperti Raffi Ahamd pilih "Akses Pengumuman LHKPN".

2. Masukkan Data Pencarian

Setelah muncul halaman tentang data pencarian, isilah kotak dengan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara pejabat yang akan dicari harta kekayaannya. Kemudian klik tanda hijau mikroskop untuk mencari.

3. Unduh Data

Usai menemukan data yang dicari, publik dapat melihat total harta kekayaan pejabat dengan mengunduhnya melalui tombol warna hijau. Dari sini, publik dapat mengisi nama, umur serta profesi. Setelahnya baru pilih tombol download. Data resmi pejabat negara yang diperlihatkan adalan file berbentuk pdf.

4. Bandingkan Data Harta Kekayaan

Publik juga dapat membandingkan laporan harta kekayaan pejabat dari tahun-tahun sebelumnya. Caranya pun cukup mudah dengan memilih tombol warna biru.

5. Laporkan Ketidaksesuaian

Jika ditemukan ketidaksesuaian, publik dapat mengirimkan laporan kepada KPK. Caranya dengan memilih tombol warna merah.

6. Langkah Pelaporan

Untuk melaporkan ketidaksesuaian, publik dapat isi mengisi identitas, nomor HP, dan alamat email. Selain itu perlu juga disertakan bukti pendukung seperti foto atau informasi lainnya melalui lampiran dengan batas ukuran file maksimum 6.000 KB.

Transparansi dan akuntabilitas pejabat negara diharapkan semakin meningkat dengan adanya e-LHKPN. Partisipasi aktif publik dalam memantau harta kekayaan pejabat negara tentunya dapat membantu pencegahan korupsi.

Kontributor : Trias Rohmadoni