Sertifikat Tanah Elektronik Apakah Wajib Dibuat Mulai 2026?

Suara.com - Transformasi digital di sektor pertanahan Indonesia terus berjalan seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan transparan.

Salah satu terobosan penting dalam bidang ini adalah diterbitkannya sertifikat tanah elektronik atau sertifikat elektronik (sertipikat-el). Namun, muncul pertanyaan di tengah masyarakat: apakah sertifikat tanah elektronik wajib dimiliki oleh semua pemilik tanah?

Untuk menjawab hal tersebut, perlu dipahami lebih dulu apa itu sertifikat tanah elektronik dan bagaimana kedudukannya dalam hukum pertanahan Indonesia.

Kedudukan Sertifikat Tanah Elektronik, Wajib?

Sertifikat tanah elektronik adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan secara digital oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jika sebelumnya sertifikat berbentuk buku fisik berwarna hijau, kini sertifikat dapat berupa dokumen elektronik yang tersimpan dalam sistem resmi negara.

Sertifikat elektronik ini dilengkapi dengan tanda tangan digital dan sistem keamanan berlapis sehingga keabsahannya dijamin secara hukum.

Lalu, apakah sertifikat tanah elektronik wajib dimiliki? Jawabannya, belum bersifat wajib secara menyeluruh untuk seluruh pemilik tanah di Indonesia. Pemerintah melalui ATR/BPN saat ini menerapkan sertifikat elektronik secara bertahap dan selektif.

Artinya, tidak semua pemilik tanah harus langsung mengubah sertifikat lama menjadi versi elektronik.

Penerapan sertifikat elektronik lebih difokuskan pada tanah-tanah yang mengalami proses layanan pertanahan baru, seperti pendaftaran tanah pertama kali, balik nama, pemecahan sertifikat, penggabungan, atau perubahan hak.

Dengan kata lain, jika pemilik tanah tidak melakukan proses layanan apa pun di BPN, maka sertifikat fisik lama masih tetap sah dan diakui secara hukum. Sertifikat lama tidak otomatis tidak berlaku hanya karena belum berbentuk elektronik.

Hal ini penting untuk dipahami agar masyarakat tidak merasa terpaksa atau khawatir harus segera mengganti sertifikatnya.

Meski belum wajib bagi semua, sertifikat tanah elektronik secara bertahap memang akan menjadi standar baru administrasi pertanahan di Indonesia.

Pemerintah menargetkan bahwa ke depan, seluruh sertifikat tanah akan terintegrasi dalam sistem elektronik nasional untuk memudahkan pengawasan, pelayanan, dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah.

Aman atau Rawan?

Ada beberapa alasan kuat mengapa pemerintah mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik. Pertama adalah keamanan data.

Sertifikat elektronik lebih sulit dipalsukan karena dilengkapi QR code, tanda tangan digital, dan tersimpan dalam basis data resmi negara. Hal ini diharapkan mampu menekan praktik mafia tanah yang selama ini meresahkan masyarakat.

Kedua adalah efisiensi pelayanan. Dengan sistem elektronik, proses pengurusan pertanahan seperti balik nama, roya, atau pengecekan sertifikat dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan minim kontak langsung, sehingga mengurangi potensi pungutan liar.

Ketiga, sertifikat elektronik mendukung integrasi data pertanahan nasional, yang sangat penting untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan.

Meski menawarkan banyak manfaat, sertifikat tanah elektronik juga memunculkan kekhawatiran di sebagian masyarakat, terutama soal keamanan siber dan risiko peretasan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sistem elektronik pertanahan dilindungi oleh standar keamanan tinggi, audit berkala, serta pengamanan berlapis yang tidak kalah dengan sistem perbankan digital.

Modal untuk Minta Salinan Fisik

Selain itu, masyarakat tetap bisa meminta salinan fisik berupa cetakan sertifikat elektronik sebagai arsip pribadi, meskipun yang diakui secara hukum adalah dokumen elektroniknya. Dengan demikian, pemilik tanah tetap memiliki pegangan secara fisik sekaligus jaminan digital.

Dalam praktiknya, sertifikat tanah elektronik saat ini diwajibkan pada beberapa layanan tertentu, seperti pendaftaran tanah baru, penggantian sertifikat rusak atau hilang, serta perubahan data akibat transaksi hukum.

Jika seseorang membeli tanah dan mengurus balik nama, besar kemungkinan sertifikat yang diterbitkan akan berbentuk elektronik, bukan lagi buku fisik seperti sebelumnya.

Namun perlu ditegaskan, bagi masyarakat yang tidak melakukan transaksi atau layanan pertanahan apa pun, sertifikat lama tetap sah dan tidak ada kewajiban untuk segera mengonversinya ke bentuk elektronik.

Pemerintah juga tidak memungut biaya khusus hanya untuk mengubah sertifikat fisik menjadi elektronik, kecuali dalam rangka proses layanan tertentu.

Kesimpulannya, sertifikat tanah elektronik belum wajib bagi seluruh pemilik tanah saat ini, namun akan menjadi arah kebijakan jangka panjang dalam sistem pertanahan nasional. Masyarakat tidak perlu panik atau terburu-buru mengubah sertifikat lama, tetapi perlu memahami bahwa ke depan, setiap layanan pertanahan akan semakin terintegrasi dengan sistem elektronik.

Dengan pemahaman yang tepat, sertifikat tanah elektronik justru dapat menjadi solusi modern untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan keamanan aset, dan mempermudah pelayanan pertanahan di Indonesia.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni