- KPK melakukan tujuh OTT sepanjang awal 2026.
- Sejumlah kepala daerah, termasuk Fadia Arafiq, ikut terjaring.
- Kasusnya beragam, mulai dari dugaan pemerasan hingga korupsi pengadaan dan pajak.
Suara.com - Kabar Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 3 Maret 2026 masih menjadi sorotan publik.
Fadia Arafiq langsung menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Di tengah ramainya kabar tersebut, sepanjang awal tahun 2026 KPK juga telah menindak sejumlah kepala daerah melalui operasi senyap. Hingga bulan Maret, KPK setidaknya melakukan tujuh OTT.
Beberapa di antaranya menjerat kepala daerah di tingkat kabupaten maupun kota. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang awal 2026.
1. Wali Kota Madiun Maidi
![Wali Kota Madiun Maidi (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/01/20/35191-wali-kota-madiun-maidi-maidi-walikota-madiun-maidi.jpg)
Pada 19 Januari 2026, Wali Kota Madiun Maidi terjaring OTT KPK terkait dugaan imbalan proyek serta dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK memeriksa sembilan orang secara intensif, termasuk Maidi, Rochim Ruhdiyanto dari pihak swasta, serta sejumlah pihak lainnya.
Maidi bersama dua orang lainnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut terdapat dua klaster perkara, yakni dugaan pemerasan serta penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
![Bupati Pati Sudewo dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/01/20/84152-bupati-pati-sudewo-diperiksa-kpk-sudewo.jpg)
Pada tanggal yang sama, 19 Januari 2026, KPK juga menggelar OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan menangkap Bupati Pati Sudewo.
Selain Sudewo, KPK memeriksa lima calon perangkat desa dan sembilan orang lainnya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan pemerasan.
Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
3. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Terbaru, KPK mencokok Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di wilayah Jawa Tengah pada Selasa, 3 Maret 2026. Ia diamankan bersama ajudan dan dua orang kepercayaannya.
Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing di sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Namun, Fadia Arafiq membantah dirinya terjaring OTT. Ia mengaku tengah bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat peristiwa itu terjadi.
"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya apa mereka menggerebek ke rumah," kata Fadia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah, jadi saya tidak ada OTT apapun barang serupiah pun, demi Allah nggak ada," tambahnya.
OTT KPK Lainnya Sepanjang Awal 2026
Selain sejumlah kepala daerah, KPK juga melakukan OTT terhadap beberapa pihak lain sepanjang awal tahun 2026.
OTT pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dan menjerat 8 orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.
OTT keempat dilakukan pada 4 Februari 2026 di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.
Masih pada 4 Februari 2026, KPK mengumumkan OTT kelima terkait kasus importasi barang KW atau tiruan.
Salah satu pihak yang ditangkap adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
Selanjutnya, OTT keenam diumumkan pada 5 Februari 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya sebagai tersangka.