- Insiden DBD di Indonesia tergolong tinggi, sekitar 50 kasus per 100 ribu penduduk, dipicu perubahan iklim yang membuat prediksinya sulit.
- Aliansi "United Against Dengue" diluncurkan oleh Takeda, IFRC, dan PMI sebagai penguatan kemitraan pencegahan berbasis komunitas di Indonesia.
- PMI memperkuat pencegahan melalui relawan di tingkat kelurahan untuk deteksi dini gejala dan edukasi gerakan 3M Plus masyarakat setempat.
Suara.com - Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Jakarta yang selama ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus cukup tinggi.
Meski berbagai program pencegahan telah dijalankan selama bertahun-tahun, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini masih terus muncul di berbagai daerah dan bahkan cenderung sulit diprediksi kemunculannya.
Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) Fachmi Idris mengatakan insiden dengue di Indonesia masih tergolong tinggi.
“Insiden dengue masih cukup tinggi, sekitar 50 kasus per 100 ribu penduduk. Bahkan dari seribu kasus terdapat sekitar empat kematian,” kata Fachmi di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, perubahan pola musim dan dampak perubahan iklim membuat siklus kemunculan dengue tidak lagi mudah diprediksi seperti sebelumnya. Jika dulu kasus sering dikaitkan dengan pola siklus tertentu, kini kemunculannya menjadi lebih tidak menentu.
“Mungkin dulu orang bicara siklusnya 10 tahun atau lima tahun. Sekarang bisa tiga tahun bahkan tidak menentu, kemungkinan karena perubahan iklim. Jadi kasusnya hampir tidak pernah benar-benar berhenti,” ujarnya.

Di Jakarta sendiri, sejumlah wilayah menjadi perhatian karena angka kasusnya yang cukup menonjol. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur selama beberapa tahun terakhir termasuk daerah dengan kasus dengue yang relatif tinggi.
Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan di tingkat masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah peluncuran aliansi “United Against Dengue: Penguatan Kemitraan untuk Pencegahan Dengue dan Peningkatan Ketangguhan Masyarakat” di Indonesia.
Inisiatif ini digagas oleh perusahaan biofarmasi Takeda Pharmaceutical Company bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dan PMI.
Aliansi tersebut merupakan kelanjutan dari kemitraan regional United Against Dengue di Asia Pasifik yang sebelumnya diluncurkan pada Juni 2025. Indonesia bahkan menjadi negara pertama yang mengaktifkan kemitraan ini di tingkat nasional sebagai bentuk penguatan aksi pencegahan berbasis komunitas.
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dengue yang masih menjadi ancaman sepanjang tahun di negara tropis seperti Indonesia.
“Sebagai mitra jangka panjang bagi Indonesia, Takeda berkomitmen untuk melawan dengue melalui kemitraan publik-swasta yang kuat guna mendukung tujuan pemerintah Indonesia mencapai nol kematian akibat dengue pada tahun 2030,” ujarnya.
Dalam implementasinya, PMI mengandalkan kekuatan jaringan relawan hingga tingkat kelurahan untuk memperkuat deteksi dini dan edukasi masyarakat.
Fachmi menjelaskan bahwa relawan PMI dibekali pengetahuan dasar untuk mengenali gejala awal dengue melalui pendekatan surveilans berbasis masyarakat.
“PMI memiliki relawan sampai tingkat kelurahan. Mereka dibekali alat dan pengetahuan untuk mengenali gejala awal dengue. Walaupun bukan tenaga kesehatan, mereka bisa memberikan rekomendasi agar masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan,” jelasnya.
relawan juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan, termasuk melalui gerakan 3M Plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
Upaya pencegahan ini dinilai penting karena dengue sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar rumah. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya pengendalian nyamuk penyebab dengue akan sulit dilakukan secara efektif.
Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, dengue juga menimbulkan beban ekonomi yang tidak kecil. Data dari World Health Organization menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat sekitar 14,6 juta kasus dengue secara global dengan lebih dari 12.000 kematian.
Di Indonesia sendiri, data BPJS Kesehatan mencatat lebih dari satu juta kasus rawat inap akibat dengue sepanjang 2024. Beban ekonomi yang ditimbulkan dari kasus tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp3 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dengue tidak hanya penting dari sisi kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi beban ekonomi yang ditanggung masyarakat maupun sistem kesehatan nasional.
Melalui inisiatif United Against Dengue, kolaborasi lintas sektor diperkuat dengan menggabungkan peran pemerintah, organisasi kemanusiaan, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat.
Fachmi menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif seperti ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penyakit menular.
“PMI meyakini pentingnya kolaborasi multipihak agar manfaatnya optimal bagi masyarakat. Inisiatif ini juga mendukung strategi nasional pengendalian dengue dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko penyakit menular,” katanya.
Dengan pendekatan berbasis komunitas yang diperkuat oleh kemitraan lintas sektor, Jakarta diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana upaya kolaboratif mampu menekan kasus dengue sekaligus membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyakit yang masih menjadi tantangan di negara tropis seperti Indonesia.